Muhammadiyah Nyatakan Sikap Kritis Terhadap Kondisi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

Majelis Hukum, HAM dan Hikmah juga menyoroti pelaksanaan Proyek Strategi Nsional (PSN) yang menimbulkan banyak persoalan antara lain pelanggaran HAM, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan. Perlu ada langkah evaluasi untuk memperbaiki kekacauan tersebut.

Majelis mengharapkan adanya komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, yang tidak hanya berorientasi pada investasi, tapi juga memperhatikan hak-hak rakyat, kelestarian lingkungan, serta penyelesaian konflik pengadaan tanah dengan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Terhadap penyelenggaraan Agenda Nasional Pemilu 2024, Majelis meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu, ASN dan aparat penegak hukum pada semua tingkatan agar menjaga netralitas, integritas dan imparsialitas. Hal itu demi terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, bermartabat, demokratis dan konstitusional. Sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, jauh dari konflik dan perpecahan.

Terakhir, Majelis Hukum, HAM, dan Hikmah  memandang demi mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia mengajak seluruh komponen bangsa tertutama kaum intelektual, cerdik cendikia, praktisi hukum dan civil society untuk bersama-sama menghentikan pembentukan peraturan yang tidak adil dan bercirikan kesewenang-wenangan. Serta bersama-sama menghentikan tindakan tidak prosedural dan tidak professional dari aparat penegak hukum.

"Pernyataan ini merupakan refleksi dari bacaan kami semua selama ini. Muhammadiyah sampai sekarang terus mampu mengkonsolidasikan diri secara internal, sehingga tidak mudah tergoda dan digoda dengan penyakit dan virus mematikan demokrasi, yakni pragmatisme serta hedonisme," tegas Busyro.