ASN Pemkot Malang Harus Tunjukan Netralitas pada Pemilu 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Malang harus bisa menunjukan sikap netral mereka dalam Pemilu 2024. Seruan netralitas diharapkan tidak hanya sebatas di ujung bibir, tapi juga terlaksana dalam tindakan.

Pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meminta seluruh ASN di Pemkot Malang betul-betul menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Wahyu mengatakan, sudah ada ikrar dan kesepakatan bersama di ASN untuk teguh menjaga netralitas. Hal itu dilakukan agar ASN terikat dengan komitmen netralitas.

"Saya sudah instruksikan menjaga netralitas. Ada foto saya di depan juga untuk menegaskan agar ASN netral," ujarnya.

ASN di Pemkot Malang dilarang ikut dalam kegiatan sosialisasi atau kampanye peserta Pemilu serta menggunakan atribut partai. Mereka juga dilarang melakukan ajakan, seruan, hingga memberikan barang tertentu kepada ASN dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat yang bersifat keberpihakan pada salah satu peserta Pemilu.

Wahyu juga mengingatkan ASN tidak boleh membuat keputusan atau tindakn yang dapat menguntungkan maupun merugikan pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Serta tidak boleh memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau identitas kependudukan. 

"ASN juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye," tegasnya.

Pemkot Malang menggunakan dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 94 Tahun 2021 dan UU Nomor 20 Tahun 2023. Sejumlah fraksi di DRPD Kota Malang juga menyerukan agar netralitas dilaksanakan dengan baik di Pemkot Malang. Juru Bicara Fraksi PKB, Abdul Wahid membacakan nota pandangan umum fraksi yang meminta kepada seluruh ASN agar tetap pada posisi netral.

"Terutama pada Pejabat Wali Kota dan seluruh kepala perangkat daerah. Kami minta agar netralitas pada Pemilu 2024 tidak hanya diucapkan namun juga benar-benar dilaksanakan," tegasnya.

Abdul mengatakan, Fraksi PKB serta seluruh aktivis politik sangat bisa merasakan ketika ada perangkat daerah yang nampak condong ke salah satu partai. Hal tersebut bisa dilihat dan dipantau dari berbagai sudut.

"Untuk itu kami minta agar kita semua berada pada garda terdepan menjaga kondusifitas Kota Malang," kata Abdul.

Seruan senada juga disampaikan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Juru bicara fraksi, Gagah Soeryo Pamoekti mengimbau agar ASN harus menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hal itu cukup penting karena netralitas ASN akan menjadikan Pemilu berjalan jujur, adil, langsung, bebas, umum, dan terbuka sebagaimana amanat UU.

"Terkait hal ini, langkah apa saja yang dilakukan Pemkot Malang dalam menjaga netralitas ASN?" ujar Gagah.

Pun Fraksi PKS mengimbau agar netralitas terjadi mulai dari atasan sampai bawahan di Pemkot Malang. Mulai dari Pj Wali Kota Malang, Sekda, sampai P3K maupun TPOK. Juru bicara fraksi, Ahmad Fuad Rahman menyebut banyak muncul pemberitaan di daerah lain yang mengarahkan ASN ke warna tertentu atau bahkan memenangkan partai tertentu.

"Sering kita dengar di daerah lain dalam pemberitaan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan bagaimana komitmen dari Pj Wali Kota Malang dan seluruh jajaran ASN di Pemkot Malang," ungkapnya. (Benni Indo)