Kendalikan Inflasi, Pj Bupati Nganjuk Gelontorkan Bantuan Langsung dan Gerakan Pangan Murah

Disamping itu, imbuh Sri Handoko, kerjasama antar daerah akan semakin ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi. Yakni dengan melakukan kerjasama penyediaan bahan pangan. Seperti kerjsama antara Pemkab Nganjuk dengan Pemkab Gresik dalam hal komoditas bawang merah. Dimana harga bawang merah di Kabupaten Gresik terbilang mahal bisa distok dari Nganjuk yang harga bawang merah relatif murah.

"Tentunya dengan adanya kerjasama seperti itu sama-sama menguntungkan. Disantu sisi harga barang bisa dikendalikan dan disisi lain pelaku usaha diuntungkan karena barang terjual dengan harga yang diharapkan. Dan itu juga mempengaruhi inflasi," tutur Sri Handoko Taruna.

Sementara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian dalam rapat secara daring yang diikuti Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna bersama TPID Kabupaten Nganjuk dan sejumlah OPD Pemkab Nganju menyatakan, menurut data BPS inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) 2,28 persen atau angka yang terkendali. Akan tetapi jangan sampai terlena karena 2,28 persen dibanding Agustus bulan sebelumnya 3,27 persen itu tidak menggambarkan tentang situasi yang sebenarnya nyata.

"Dikarenakan angka 2,28 persen itu adalah angka year on year, artinya angka ini dibandingkan pada September tahun lalu," kata Tito Karnavian.

Pemerintah saat ini berfokus pada beberapa komoditas di Indonesia, yakni  berdasarkan fokus daerah, daerah–daerah di Indonesia mana yang inflasinya tinggi untuk ditekan dan daerah mana yang rendah serta komoditas apa yang menjadi penyumbang  kenaikan harga di daerah itu.

"Strategi kita ada dua, tempat dan komoditas apa yang menjadi penyumbang kenaikan. Beberapa Komoditas yang menjadi atensi yakni beras, gula pasir, jagung. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus paham tentang bagaimana situasi daerahnya termasuk tertinggi, terendah, dan lebih bagus lagi komunikasi dan koordinasi dengan BPS yang ada di daerah. Karena mereka melakukan pendataan di semua daerah kabupaten/kota. Kemudian, untuk cek ke lapangan terutama di pasar oleh satgas pangan yang ada," kata Tito Karnavian.

Ditambahkan Tito Karnavian, pihaknya juga meminta kewaspadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah terhadap fenomena el nino di Indonesia yang puncaknya diprediksi oleh BMKG terjadi pada bulan September-Oktober 2023. Hal ini disebabkan el nino berpengaruh terhadap kemampuan produksi tanaman, dan memicu kebakaran hutan dan lahan.

"Kita perlu juga mengantisipasi karena ini puncaknya el nino. BMKG sudah menyampaikan puncak el nino September- Oktober dan mulai melandai di bulan November," tutur Tito Karnavian. (adv/aru)