Gerakan 20 Ribu Buruh Tagih Janji Khofifah Soal Kesejahteraan hingga Pengawasan Rumah Sakit

"Adanya BPRS Provinsi Jawa Timur diharapka dapat menyelesaiakan persoalan buruknya layanan rumah sakit khususnya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan," ungkapnya. 

2) Alokasikan Anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jatim untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin/tidak mampu Jatim (PBPU/BP Pemda) sebagaimana amanah Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

3) Berikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi perusahaan/pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya kepada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

4) Tetap barikan penjaminan layanan kesehatan bagi buruh yang pengusahanya lalai tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Mengingat kewajiban memotong iuran dari upah buruh dan menyetorkan iuran ke BPJS Kesehatan merupakan tanggung jawab pengusaha.

5) Kuota PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMA/SMK Negeri di Jatim jalur afirmasi anak buruh agar diprioritaskan untuk anak buruh yang orang tuanya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meninggal dunia dan masih dalam proses perselisihan PHK, namun upahnya sudah tidak dibayarkan oleh Pengusaha.