Pemkot Malang Upayakan Peremajaan Cat di Kampung Tematik, CSR Perusahaan untuk Pengadaan Cat Siap

Wisatawan mulai berkurang, sejak saat itulah nampaknya tidak pantas membebani tarif kepada wisatawan yang hendak masuk.

Kampung Biru Arema tidak memiliki daya tawar yang menarik bagi wisatawan.

“Tempat foto sudah tidak terawat, catnya memudar. Seperti tidak pantas kalau mengenai tarif kepada wisatawan,” kata Aryanto saat ditemui di depan rumahnya yang berada di Kampung Biru Arema.

Baca juga: Kampung Tematik Tak Lagi Cantik, Warga Pun Merasa Tak Pantas Tarik Karcis ke Wisatawan

Pengamat pariwisata dari Universitas Brawijaya, Dr Ahmad Faidlal Rahman mendorong agar Pemerintah Kota Malang dapat membuat regulasi yang menjadi payung hukum pengembangan kampung tematik.

Tanpa regulasi yang jelas dan kuat, pengembangan sulit dilakukan. 

Dikatakan dia, selama ini kampung tematik dikelola oleh kelompok sadar wisata.

Pokdarwis adalah lembaga sosial yang tidak bisa melakukan transaksi.

Akibatnya, pengembangan kampung tematik tidak banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama pendanaan.

"Selama ini, kampung tematik dikelola oleh Pokdarwis, yang merupakan lembaga sosial dan tidak bisa melakukan transaksi. Hal ini membuat pengelolaan kampung tematik menjadi tidak optimal," ujarnya.
 
Ketiadaan regulasi ini juga membuat kampung tematik kesulitan untuk mendapatkan pendanaan.

Kampung tematik seperti Kampung Biru Arema dan Tridi mendapat dukungan dari pihak ketiga melalui program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR.

Ketika masa tanggungjawab sosial dari perusahaan itu selesai, maka pemerintah harus melanjutkannya.

Namun karena tidak ada regulasi yang memayungi, maka langkah tersebut tidak bisa terwujud saat ini.

"Regulasi ini juga akan membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan pendanaan kepada kampung tematik sehingga kampung tematik dapat berkembang dengan lebih baik,” katanya.