Kekurangan Guru di Malang Raya, Isu Utamanya Adalah Kesejahteraan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Distribusi guru di Indonesia masih tidak merata. Pemerintah hanya bisa mendistribusikan guru-guru berstatus PNS. Dengan status PNS, guru harus mau ditempatkan di mana saja.

"Pemerintah sangat terbatas dalam distribusi guru honorer. Pemerintah tidak bisa mengatur guru honorer karena status kepegawaiannya," kata Teguh Triwiyanto, Kepala Departemen Administrasi Pendidikan (AP) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (FIP UM) kepada SURYAMALANG.COM.

Dinas Pendidikan kota dan kabupaten yang bertangung jawab pada pendistribusian guru pada SD negeri dan SMP negeri.

"Guru SD negeri dan SMP negeri relatif bisa dikondisikan karen distribusinya lintas kota, kelurahan, atau kecamatan. Kalau di SMK negeri, SMA negeri dan SLB negeri, levelnya di provinsi. Distribusinya lebih lebar, dan tantangannya sangat tinggi," tambahnya.

Sekolah kekurangan guru di banyak daerah terpencil dan terdepan juga karena terjebak pada status guru. Menurutnya, pemerintah harus menaikkan status guru menjadi PNS untuk memudahkan peningkatan mutu pendidikan dan pendistribusian guru.

"Kalau di sekolah swasta, saya kira tidak ada masalah karena yayasan yang mengaturnya," urainya.

Tapi guru swasta juga ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Makanya banyak guru swasta yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan banyak yang lolos. Akhirnya, sekolah swasta juga kehilangan guru.

"Jadi, isu utamanya adalah kesejahteraan guru. Tapi apakah menaikkan kesejahterana guru dengan status PNS atau P3K bisa menyelesaikan masalah? Karena ada juga sekolah swasta yang kesejahteraan gurunya baik dan relatif menetap di sekolah," urainya.

Makanya tingkat mobilitas guru di sekolah yang belum mampu memberi kesejahteraan sangat tinggi, karena banyak guru yang keluar dan masuk. Menurutnya, banyaknya guru yang keluar dan masuk akan merugikan sekolah, terutama pada siswa.

"Ini menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya. Distribusi guru dan pengadaan guru menjadi tanggung jawab pemerintah, dan harus diselesaikan dengan baik," imbuhnya.

Sebenarnya masalah kekurangan guru merupakan peristiwa yang berputar. Sebab, ada guru yang pensiun dan harus diganti.

Karena menjadi peristiwa berputar, seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi kebutuhan guru yang masuk dan keluar. Menurutnya, banyak cara untuk memenuhi kebutuhan guru. Tapi, status guru menjadi benturan tersendiri.

"Kalau di kota besar, tidak ada masalah. Masalahnya ada pada sekolah swasta kecil atau  sekolah tidak terjangkau. Rasio guru di Indonesia cukup dan mewah. Sebab lulusan guru juga banyak dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia," katanya.