Pakta Integritas untuk Dua Cawagub Jatim di Semnas Pancasila Terkait Anti Politik Uang

SURYAMALANG.COM, MALANG - UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang (UM) bekerjasama dengan Bawaslu Jawa Timur mengadakan seminar nasional Pancasila dengan tema "Mengawal Pemilihan 2024 Yang Demokratis dan Bermartabat Menyongsong Pilkada Jatim yang Demokratis dan Integritas dan Anti Politik Uang" di Hotel Grand Mercure Mirama, Kota Malang, Selasa (5/11/2024).

Hadir di kegiatan itu dua Cawagub Jatim, Lukman Hakim dan Gus Hans. Sedang Emil Dardak sampai akhir acara tidak datang. Di sela acara, dilakukan penandatangan pakta integritas anti politik uang dari tiga pihak. Yaitu Bawaslu Jatim, dan dua cawagub Jatim, Lukman Hakim dan Gus Hans. Isi pakta integritas dibacakan mereka. 

Dr Akhirul Aminulloh SSos MSi, Kepala UPT Lapasila UM menjelaskan jika kegiatan ini kolaborasi UPT dan Bawaslu dalam menghadapi Pilgub Jatim 2024.

"Di beberapa tempat lain kegiatannya menyampaikan visi misi. Tapi kami ingin minta komitmen dari calon untuk membangun demokrasi dengan cara anti politik uang," kata Aminulloh di acara itu.

Di mana hak suara diperjualbelikan Rp 100.000 atau Rp 300.000. Ia berharap ada penegakan etika moral.

"Concern kami dengan bertemu ini adalah itu," katanya.

Sedang Rektor UM Prof Dr Hariyono MPd berharap apa yang disuarakan dalam kegiatan ini tak hanya bermanfaat bagi yang di ruangan, tapi punya resonansi lebih luas. Menurutnya, pemilu sebenarnya bukan asli Indonesia.

Tapi mengadopsi dari luar. Tapi masih bisa dipakai asal sesuai konteksnya.

Di Indonesia sudah ada KPU, lembaga pengawas. Tapi problemnya adalah praktik value-nya belum kuat karena ada budaya-budaya yang masih belum demokratis. Maka ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Ketua Bawaslu Jatim A Warits pada wartawan di sela acara menyatakan bahwa jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan memang diharuskan menuangkan hasil pengawasan ke form A.

"Kami sudah mengumpulkan se Jatim per 5 hari lalu 370 an ribu. Mulai tingkat pengawas desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi. Nanti diklasifikasi apa ada potensi pelanggaran atau tidak. Yang potensi dikaji apa pelangaraan atau tidak. Hasilnya akan ditindaklanjuti," kata dia.

Sedangkan potensi pelanggaran ada semua, terutama di APK saar di awal tahapan kampanye. Bahkan di beberapa wilayah kabupaten ada yang masuk ranah pidana.

Bawaslu juga telah membentuk Pokja Pengawasan Ciber yang juga dilakukan di seluruh jenjang. Hasilnya ada beberapa laporan dan temuan.

"Kesulitannya ketika pemilik akunnya identitasnya tidak jelas. Dibikin akun itu tanpa nama. Setelah ditelusuri, alamat tidak ada. Tapi sudah kami kumpulkan," jawabnya.

Sedang Isu strategis di Bawaslu adalag kerawanan pada ASN, TNI dan Polri terkait netralitasnya. Apabila ditemukan/melakukan pelanggaran, kita minta diproses, imbuhnya.