Memalukan, Perumda Milik Pemkab Malang Tunggak PAD Dua Tahun Atas Pengelolaan Enam Objek Wisata

Malah, yang bikin Jasa Yasa itu semestinya tak punya muka, lanjut dia, ketidakmampuannya untuk memberikan deviden ke PAD sampai menunggak seperti itu terkesan seperti melemparkan kesalahan ke dirut yang lama.

"Jika benar, manajemen yang lama ada masalah, terus mengapa saat mengganti dulu kok mau. Mestinya, kalau merasa tak mampu, ya ditolak lah."

"Wong, dia ditunjuk jadi dirut yang baru itu memang buat membenahi, bukan terus mengungkit dosa lama," tuturnya.

Terlepas benar atau tidak atas semua itu, lanjut dia, faktanya kan Jasa Yasa yang saat ini menunggak setoran ke PAD. Dan, jika ada masalah dengan dirut yang lama, mestinya bukan dijadikan alasan buat 'kegagalannya'.

"Kalau saran saya, Inpektorat dan Pak Nurman (Nurman Ramdansyah, Pj Sekda) harus mengauditnya, bukan dievaluasi lagi."

"Termasuk, mengapa dirut yang lama kok sampai meninggalkan utang sebesar itu, dan ada apa kok uang di kasnya dulu itu tinggal tersisa Rp 3 juta."

"Pengakuan dirut itu harus dibuktikan, jangan sampai membikin tipis telinga dirut yang lama," ungkapnya.

Sementara, Abdul Qodir, ketua Fraksi PDI Perjuangan meminta Inpektorat turun tangan karena jika dibiarkan khawatir ada uang yang diduga menguap.

Biar tak saling tuding atau cari muka, itu harus diaudit, siapa yang tak pecus untuk mengelola wisata yang bisa mencetak uang sendiri jika dikelola dengan benar itu.

"Eman, seperti satu tempat wisata saja, sebulannya bisa meraup pendapatan Rp 500 juta, seperti Balekambang itu."

"Tempat wisata lainnya, meski kondisinya tak sekarat namun masih bisa dioptimalkan jika dikelola dengan benar."

"Miminimal, itu dengan cara subsidi silang, dari wisata yang pendapatannya lebih. Jika kondisinya seperti ini semua, kami khawatir akan jadi cerita masa lalu seperti Hotel Songgoriti," pungkas wakil ketua DPC PDIP itu.