Penolakan Revitalisasi Pasar Besar, Hippama Kecewa dengan Sikap Pemkot Malang yang Tidak Responsif

"Kami tidak asal-asalan. Ada uji forensik ITS yang menyatakan bahwa pasar besar ini masih layak," katanya.

Sekitar 2.000 an anggota Hippama disebut Agus menolak pembongkaran total. Hippama juga sudah menyatakan sikap terbuka mengenai penolakan tersebut.

Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi mengatakan, pemerintah pusat tidak ingin mengikuti keributan penolakan di daerah mengenai rencana pembangunan Pasar Besar Malang.

Hingga saat ini, masih belum ada kejelasan kapan Pasar Besar Malang dibangun.

Arif mengatakan, anggaran APBN untuk membangun pasar yang diproyeksikan mencapai Rp 200 miliar lebih itu kemungkinan besar akan ditetapkan jika persoalan penolakan sudah diselesaikan.

"Kendalanya waktu itu ada kelompok pedagang yang tidak menyetujui. Hari ini rupanya sudah ada kesadaran kalau pasar perlu pembangunan walaupun ada spanduk penolakan."

"Kalau terjadi apa-apa terhadap pasar itu, apakah yang menolak bertanggungjawab? Kalau terjadi sesuatu, pasti yang ambil tanggungjawab pemerintah. Sehingga peran pemerintah dibutukan, termasuk terkait pembangunan Pasar Besar Malang," ujar Arif.

Menurut Arif, pembangunan Pasar Besar Malang sangat dibutuhkan. Kondisi fisik bangunan cukup mengkhawatirkan karena pernah terbakar. Arif mengatakan, pengalaman kerusakan sebelumnya telah mengurangi kekuatan bangunan

"Kuncinya di pemerintah pusat itu, kalau ada penolakan, mereka tidak mau karena mereka tidak mau ribut dengan orang-orang di daerah. Makannya harus diselesaikan dulu," imbuhnya.