SIAPA 8 Oknum Kementerian ATR/BPN Terlibat Pagar Laut? Menteri Nusron Wahid Bocorkan Inisialnya

SURYAMALANG.COM | JAKARTA - Siapa sebenarnya 8 oknum Kementerian ATR/BPN yang nyata-nyata terlibat dalam kasus pagar laut Tangerang?

Ternyata, 8 oknum Kementerian ATR/BPN itu telah diberi sanksi berat hingga pemberhentian dari jabatannya.

Di sisi lain, untuk menuntaskan kasus pagar laut Tangerang yang sedang menjadi perhatian publik, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pun sedang melakukan audit.

Mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor itu menyampaikan keterlibatan 8 oknum Kementerian ATR/BPR dan audit kasus pagar laut di hadapan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Kamis (30/1/2025).  

Menteri Nusron Wahid menyebut kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya murni ulah oknum Kementerian ATR/BPN.

Pada awalnya, kata Nusron, penerima sertifikat hak milik di Desa Segara Jaya adalah 67 orang, berupa tanah darat perkampungan.

"Ini murni ulah oknum tanda petik ATR/BPN. Kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021, itu ada program PTSL," ujar Nusron yang mengenakan baju putih dan berkopyah hitam itu.

Baca juga: VIRAL Lahan 656 Hektare di Laut Surabaya Sudah Bersertifikat HGB , Mirip Kasus Pagar Laut Tangerang

Ia merinci semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik, diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang.

Sertifikat itu berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektare ini tahun 2021.

Menteri Nusron Wahid menjelaskan, pada Juli 2022, terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur.

Tiba-tiba, kata Nusron, pendaftarannya berubah menjadi 11 orang, berupa perairan laut seluas 72,571 hektare.

Namun, Nusron Wahid enggan membeberkan siapa oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat.

"Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh irjen. Yang kasus ini," katanya.

Baca juga: Plt Bupati Sidoarjo Subandi Bocorkan HGB di Laut Sidoarjo Dijaminkan ke Bank Oleh PT SIP dan PT SC

"Jadi dulunya sertifikat awal di darat tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami sedang usut," imbuh Nusron.

8 oknum diberi sanksi