HARGA Terbaru LPG 3 Kg, LPG Pink dan LPG Biru di 38 Provinsi Per 4 Februari 2025

SURYAMALANG.COM | JAKARTA - Berikut ini harga terbaru LPG 3 Kg, LPG pink 5,5 kg dan LPG biru 12 kg di 38 provinsi per 4 Februari 2025.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru- baru ini menerapkan distribusi LPG 3 Kg terakhir di pangkalan alias tidak lagi di pengecer mulai 1 Februari 2025.

Namun, kebijakan tersebut menuai polemik di tengah masyarakat hingga terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan.

Tak hanya itu, yang paling mencengangkan Nenek Yonih meninggal dunia seusai ikut mengantre untuk mendapatkan LPG 3 Kg di pangkalan resmi.

Bahkan, netizen pun ramai-ramai mengunggah konten berisi video, gambar maupun teks hingga trending di media sosial X.

Setelah penerapan kebijakan itu, gejolak di masyarakat menolak pembatasan distribusi pun semakin massif, khususnya di media sosial.

Tak ingin berlarut-larut, Presiden Prabowo Subianto pun menelepon Bahlil untuk menghentikan kebijakannya itu.

Presiden Prabowo pun menginstruksikan Bahlil untuk mencabt aturannya yang baru seumur jagung alias cuma 3 hari.

Bahlil patuh dan mencabutnya. Bahlil pun memberikan kesempatan kepada pengecer untuk menjual LPG 3 Kg lagi.

Baca juga: 3 HARI Trending LPG 3 Kg dan Bahlil pun Menyerah Setelah Ditelepon Sosok Berpengaruh Ini

Namun, Bahlil memberikan syarat supaya pengecer menggunakan aplikasi ketika melakukan transkasi. 

Hal itu dimaksudkan supaya distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. (ada di artikel di bawah)

Lantas mengapa LPG 3 Kg menjadi rebutan masyarakat Indonesia?

Harga LPG 3 Kg yang selama ini beredar di masyarakat jauh lebih murah dibandingkan harga pasarannya tanpa subsidi.

Harga eceran tabung gas subsidi di sejumlah daerah telah mencapai Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per tabung, meskipun harga sesuai kebijakan pemerintah maksimal Rp 19.000.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak lama ini menjelaskan harga LPG 3 Kg seharusnya Rp 12.750 per tabung berkat campur tangan pemerintah.