'Mohon Pak Presiden' Susi Pudjiastuti Sentil Prabowo Buntut LPG 3 Kg Langka, Warga Mau Beli Ditolak

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual LPG 3 kg supaya tidak melonjak harganya. 

"Tetapi, sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta" jelasnya. 

"Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per-hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan," papar Dasco.

Tadi malam, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. 

Awalnya, pemerintah melarang pengecer "gas melon" untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli LPH 3 kg yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

Polemik ini pun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

DPR minta kebijakan dicabut

Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, misalnya meminta pemerintah mencabut kebijakan soal pengecer yang tidak boleh lagi menjual LPG 3 kg. 

Zulfikar mengatakan, kebijakan ini telah nyata membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Politikus Partai Demokrat itu bilang, kebijakan baru pemerintah ini membuat “gas melon” tersebut menjadi langka.

“Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram" kata Zulfikar.

"Saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” imbuhnya. 

Baca juga: Daftar Alamat Agen dan Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Malang dan Surabaya Jawa Timur Terbaru Tahun 2025