'Mohon Pak Presiden' Susi Pudjiastuti Sentil Prabowo Buntut LPG 3 Kg Langka, Warga Mau Beli Ditolak

SURYAMALANG.COM, - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti ikut bersuara menyoroti langkanya tabung gas LPG 3 kg di masyarakat. 

Susi Pudjiastuti tidak segan menyentil Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya setelah melihat ada pangkalan gas LPG 3 kg yang menolak menjual tabung gas kepada masyarakat. 

Langkanya LPG 3 kg di beberapa wilayah tidak luput dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. 

Pertama, penetapan kuota LPG 3 kg bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

Baca juga: Pengelolaan Biogas di Sanan Kota Malang, Jadi Pilihan Alternatif di Tengah Sulitnya Beli LPG 3 Kg

Kedua, kebijakan baru per-1 Februari 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg lagi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau sub-penyalur resmi Pertamina. 

"Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu," ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/1/2025) mengutip Tribunnews.com.

Namun kenyataannya di lapangan masih ada oknum pangkalan yang berusaha memanfaatkan kebijakan tersebut demi meraup keuntungan. 

Dalam video yang beredar di X, Susi Pudjiastuti merespons salah satu postingan mengenai antrean warga di salah satu pangkalan gas LPG kawasan Wisma Tajur, Ciledug, Tangerang, Banten.

Tampak dalam rekaman, pangkalan tersebut terlihat menolak menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat.

Tentu saja masyarakat langsung mengeluh dan protes. 

"Ini ada tapi kita gak bisa beli, bagaimana pak?" ucap seorang perempuan di balik video yang beredar. 

Baca juga: 3 HARI Trending LPG 3 Kg dan Bahlil pun Menyerah Setelah Ditelepon Sosok Berpengaruh Ini

Tampak perekam video juga memperlihatkan tumpukan gas LPG 3 kg namun tidak dijual kepadanya. 

"Ini buat apa, kita mau beli masa dipersulit," imbuhnya. 

Geram dengan hal tersebut, perekam menuding pangkalan sengaja ingin menimbun LPG 3 kg padahal masyarakat kini sedang kesulitan.

"Kita rakyat nyarinya kemana-mana, kita bukan provokator, kita nyari udah mutar-mutar tapi dibatasi" protesnya. 

"ini gua tahu, ini ditimbun-timbun," cetus perekam. 

Melihat situasi itu, Susi Pudjiastuti langsung menyentil Presiden Prabowo Subianto.

Pemilik Susi Air itu memohon agar Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi dampak dari kebijakan LPG 3 kg.

'Kejadian seperti ini sangat tidak bagus untuk masyarakat. Mohon turun tangan Pak Presiden' tulis Susi di X @susipudjiastuti, Selasa (4/2/2025).

Tidak lupa, Susi Pudjiastuti juga menandai petinggi penting pemerintahan seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dengan pernyataannya itu, Susi Pudjiastuti memastikan agar masalah ini menjadi perhatian pemerintah sehingga masyarakat kecil tidak semakin dirugikan. 

Prabowo Beri Instruksi

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan LPG 3 kg seperti biasa. 

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub-pangkalan. 

"Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam"  ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025) mengutip Kompas.com.

"Kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat," lanjutnya. 

"Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per-hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada" terangnya. 

"Untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan," sambung Dasco.

Baca juga: Presiden Prabowo Telepon Bahlil Perkara Gas LPG 3 Kg, Memakan Korban Jiwa Saat Antre di Pangkalan

Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga LPG subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. 

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual LPG 3 kg supaya tidak melonjak harganya. 

"Tetapi, sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta" jelasnya. 

"Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per-hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan," papar Dasco.

Tadi malam, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. 

Awalnya, pemerintah melarang pengecer "gas melon" untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli LPH 3 kg yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

Polemik ini pun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

DPR minta kebijakan dicabut

Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, misalnya meminta pemerintah mencabut kebijakan soal pengecer yang tidak boleh lagi menjual LPG 3 kg. 

Zulfikar mengatakan, kebijakan ini telah nyata membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Politikus Partai Demokrat itu bilang, kebijakan baru pemerintah ini membuat “gas melon” tersebut menjadi langka.

“Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram" kata Zulfikar.

"Saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” imbuhnya. 

Baca juga: Daftar Alamat Agen dan Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Malang dan Surabaya Jawa Timur Terbaru Tahun 2025

Zulfikar meminta pemerintah menunda kebijakan pelarangan penjualan bagi pengecer sebelum ada ketentuan yang baru.

Di hadapan Bahlil, dia meminta pemerintah untuk memperbolehkan pengecer menjual gas 3 kilogram tersebut.

“Sekarang ini hilangkan dulu, Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh" ucap Zulfikar. 

"Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya rawan di masyarakat,” pungkasnya.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp