Katanya Efisiensi Anggaran, Tapi Anggota DPRD Kabupaten Malang Masih Doyan Kunker Nggak Jelas

Katanya Efisiensi Anggaran, Tapi Anggota DPRD Kabupaten Malang Masih Doyan Kunker Nggak Jelas

Penulis: Imam Taufiq | Editor: Eko Darmoko
IST
EFISIENSI ANGGARAN - M Zuhdy Ahmadi, Gubernur LIRA. Ia mengkritisi aktivitas anggota DPRD Kabupaten Malang yang suka kunker nggak jelas, padahal sedang ada gerakan efisiensi anggaran. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Meski sudah sering disorot, namun kelakuan anggota DPRD Kabupaten Malang yang tak 'betah' di kantornya, sepertinya kian menjadi-jadi.

Seperti belum lama ini, gedung DPRD Kabupaten Malang disorot banyak orang karena kondisinya kosong melompong.

Itu karena keempat anggota komisi-nya ngelencer yang dibalut dengan lagu lama, seperti kunjungan kerja (kunker) serentak. Padahal ada gerakan efisiensi anggaran yang melarang pejabat negara melakukan aktivitas 'tak bermutu'.

Dua komisinya berkunjung ke DPRD DKI, sedang dua komisi lainnya, ke DPRD Provinsi Yogyakarta.

Rupanya, sorotan banyak pihak itu, tak mempan karena tak membikin anggota dewan itu insaf, melainkan justru seperti kejar tayang.

Seperti Senin (17/2/2025) siang, kondisi gedung DPRD Kabupaten Malang itu kembali kosong sehingga banyak orang kecele ketika ingin mengadu.

Itu karena keempat komisinya ramai-ramai berkunjung ke luar kota. Seperti Komisi II, mereka kunker ke DPRD Kabupaten Bekasi, sedangkan komisi lainnya, ada yang ke DPRD Kabupaten Tanggerang.

Meski acaranya baru Senin siang, namun mereka lihai juga untuk memploroti anggaran rakyat itu. Agar sedikit bisa menambah tebal isi dompetnya, mereka mengakalinya dengan berangkat, Minggu (16/2/2025) sore.

Otomatis, uang sakunya sedikit bisa bertambah karena mereka bisa menginap dua malam karena baru pulang Selasa (18/2/2025). Dan, anggaran pun membengkak.

"Iya, sudah saya cek, tadi siang itu, gedung dewan sepi, seperti tak berpenghuni. Sebab, teman saya mau mengantar surat undangan, hanya bisa ditemui pegawai sekwan."

"Padahal, temanku kepingin menjelaskan isi undangan itu," tegas  Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, Senin (17/2/2025).

Kusairi menilai jika kebiasaan mereka yang suka kelenceran, dengan tanpa membawa hasil positif buat kepentingan rakyat itu, sebaiknya dihentikan.

Bukan malah terkesan menjadi-jadi atau menggunakan aji mumpung. Yakni, mumpung masih belum diberlakukan program Presiden Prabowo Subianto, yang akan memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen itu.

"Iya, kok, sepertinya mereka tak peka dengan jeritan rakyat, yang kian susah akibat semua kebutuhan naik."

"Malah, mereka hampir tak ada di kantornya setiap minggu, karena sibuk ke sana-ke mari," tutur Kusairi, yang jadi Jubir Bupati Muhammad Sanusi saat Pilkada 2024 lalu.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved