Pertamina Oplos Pertamax dan Pertalite

Tanggung jawab Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen Buntut Pertamax Oplosan, Mereka Dirugikan

Tanggung jawab Pertamina diminta beri kompensasi ke konsumen yang dirugikan buntut Pertamax oplosan, ini cara lapor jika BBM tak sesuai standar.

Dokumen Pertamina/Tribunnews.com
KASUS KORUPSI PERTAMINA - Aktivitas di SPBU Pertamina (KIRI) dan selang nozzle (KANAN) warna biru identik dengan Pertamax. Pertamina diminta beri kompensasi ke konsumen buntut kasus Pertamax oplosan. Komisi VI DPR dari PDI-P melakukan sidak pada Senin (3/3/2025) di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta, untuk mengecek kualitas dan ketersediaan BBM. 

SURYAMALANG.COM, - Tanggung jawab Pertamina diminta beri kompensasi ke konsumen buntut kasus Pertamax oplosan belum lama ini mencuat. 

Usul agar Pertamina memberi kompensasi kepada konsumen ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam.

Mufti menegaskan, konsumen yang merasa dirugikan sudah semestinya mendapat kompensasi dari Pertamina demi mengembalikan kepercayaan terhadap SPBU pelat merah tersebut. 

Semua itu adalah imbas dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. 

Baca juga: Beda Jauh Kekayaan Ahok Vs Hotman Paris Panas Gara-gara Korupsi Pertamina, Klaim Rp 4,5 Triliun

Salah satu unsur korupsi yang dilakukan adalah PT Pertamina Patra Niaga mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan menjualnya dengan harga Pertamax. 

Jika dugaan oplosan BBM Pertamax ini terbukti, Mufti meminta Pertamina bertanggung jawab kepada masyarakat. 

“Maka kami usulkan semua konsumen yang terkait dengan hal ini, yang merasa dirugikan, untuk bagaimana mereka diberikan kompensasi, kalau itu memang benar-benar terjadi,” kata Mufti, dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025) mengutip Kompas.com (grup suryamalang).

Hal ini diusulkan Mufti setelah jajaran anggota Komisi VI DPR dari PDI-P melakukan sidak pada Senin (3/3/2025) di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta, untuk mengecek kualitas dan ketersediaan BBM.

Baca juga: PENYEBAB Ahok Tidak Ditakuti 3 Petinggi Koruptor Pertamina, Riva Cs Tukang Ngeyel Bermuka Tebal

Dari sidak tersebut, Mufti menemukan adanya kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat akibat kasus korupsi di Pertamina, yang merugikan negara Rp 193,7 triliun.

“Ternyata betul, keresahan dirasakan oleh konsumen. Kepercayaan mereka terhadap Pertamina semakin menurun, yang ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk kita perbaiki,” ungkap Mufti.

Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu berharap Pertamina bisa segera memperbaiki diri untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Kepercayaan publik sudah semakin berkurang terhadap Pertamina" kata Mufti.

"Ini yang harus kita kembalikan bersama-sama, ini menjadi PR bagaimana kita diskusikan agar kemudian masyarakat bisa kembali percaya terhadap Pertamina,” ucapnya.

Memang Banyak Ruang untuk Kecurangan

Di sidak itu juga hadir Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, ke lokasi.  

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved