Dianggap Buang-buang Uang Rakyat, KPK Kirim Alarm Bahaya untuk Sejumlah Agenda DPRD Kabupaten Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Para anggota DPRD Kabupaten Malang sepertinya harus segera 'insaf' jika tak ingin dapat undangan ke gedung KPK.

Sebab, ada tiga kegiatan atau agenda rutinnya yang sudah ada alarm bahaya dari lembaga super bodi itu.

Yakni, Forum Grup Discusion (FGD) anggota dewan yang digelar di kantor kecamatan tiap hari Rabu, dan Pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan, yakni usulan masyarakat untuk diperjuangkan pada pembahasan APBD. Berikutnya, satu lagi, adalah kunjungan kerja (Kunker) ke luar kota setiap akhir pekan.

"Iya, informasinya demikian. Itu terjadi, Selasa (27/5/2025) lalu, yakni Bupati (Muhammad Sanusi) dan Pj Sekda yang baru (Nurcahyo) diundang oleh Kopsugah KPK."

"Itu acara rutin yang dilakukan tim pencegahan KPK. Ada beberapa kegiatan yang perlu diwaspadai. Namun, di gedung dewan, ya tiga kegiatan itu," tegas M Zuhdy Ahmadi atau Didik, Gubernur LIRA Jatim, Jumat (30/5/2025).

Menurut Didik, ketiga kegiatan anggota dewan itu sudah lama disorot banyak pihak, namun tak digubris.

Bahkan, Bupati Sanusi, juga minta dilakukan direfocussing atau dipotong 50 persen anggarannya, namun dewan menolaknya.

"Kalau sudah diintip dan diperingatkan KPK seperti ini, ya tinggal kesadaran mereka. Jika tetap membandel, ya tahu sendiri risikonya," ungkap Didik.

Seperti, FGD. Itu diadakan tiap Minggu atau Rabu, dan anggota dewan ber-acting jadi narasumber di kantor kecamatan.

Padahal, yang terjadi itu, mereka tak sadar jika sering kali dijadikan bahan tertawaan karena lebih pinter dari pesertanya.

Bayangkan, lanjut Didik, pesertanya itu orang yang sudah praktek, seperti para pelaku usaha seperti budi daya ikan, peternak ayam, petani, dll.

Akhirnya, mereka nggak berani ngomong, cuma memperkenalkan diri. Itu biasanya anggota dewan yang baru-baru itu.

"Nama saya...bla..bla, saya dari partai A, rumah saya di...... Kalau nggak kenal kan nggak sayang sehingga jika ketemu, saya disapa ya," tuturnya.

Itu tak sebanding dengan uang sakunya, yang sekali datang Rp 2,3 juta per anggota dewan.

Namun, setelah dipotong pajak tinggal Rp 1,7 juta. Jika, itu rutin setiap hari Rabu, seperti yang terjadi selama ini, maka tiap bulan telan duit rakyat Rp 340 juta.