Kota Malang Siap Jalankan Sekolah Rakyat, 100 Siswa SMP Sudah Terdata

Pemerintah Kota Malang menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.

SURYAMALANG.COM/Kukuh Kurniawan
BANGUN SEKOLAH RAKYAT - Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah (memakai topi dan berkacamata) didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso saat mengecek gedung eks Poltekom, Minggu (4/5/2025). Diketahui, Kementerian PU segera menbangun Sekolah Rakyat di Kota Malang dan rencananya akan dibangun di lahan seluas 8,5 hektar yang berada di Jalan Mayjen Sungkono Kecamatan Kedungkandang atau tak jauh dari GOR Ken Arok. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. 

Masuk sebagai daerah gelombang pertama pelaksanaan, Kota Malang telah menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang memadai, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa sebanyak 100 siswa SMP telah siap mengikuti program ini dan akan menempuh pendidikan di gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang telah diperbaiki oleh Kementerian PUPR.

“Alhamdulillah, insyaAllah bisa. Kita masuk dalam gelombang pertama. Ini juga dari Kementerian PUPR sudah tinggal finishing aja perbaikannya,” kata Wahyu kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (17/6/2025).

Demi memastikan kesiapan Sekolah Rakyat, Pemkot Malang juga menantikan kunjungan dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Rencananya KSP ini akan datang pada Jumat (20/6/2025) mendatang sebagai bagian dari proses evaluasi kesiapan.

“Hari Jumat besok kita akan ditinjau langsung oleh KSP,” tambahnya.

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Wahyu menjelaskan bahwa jumlah siswa belum mencukupi untuk satu rombongan belajar (rombel).

“Kalau SD ini ada beberapa, tapi tidak satu rombel. Mungkin akan dilaporkan dulu apakah diteruskan atau tidak,” katanya.

Untuk jenjang SMA, Pemkot Malang menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaannya berada di tingkat provinsi.

“Kalau SMA, itu kan di ranahnya provinsi,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito juga mengakui kalau pihaknya cukup terkendala dalam menjaring siswa SD.

Jumlahnya belum mencapai angka 50 siswa yang nantinya akan masuk di Sekolah Rakyat ini.

"Memang kesulitannya pada anak-anak yang akan sekolah SD."

"Karena memang dari usianya masih kecil, dia baru selesai TK kemudian SD kan biasanya umur-umur 6-7 tahun, sehingga memang kita yang kesulitan itu," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved