Pemkot Malang Lawan Peredaran Rokok Ilegal, Target 10 Operasi Pemberantasan Hingga Akhir Tahun 2025

Dulu, anggaran cukai bisa digunakan untuk membiayai berbagai bidang seperti olahraga dan kesenian. Kini, pemanfaatannya lebih ketat dan sebagian besar dialihkan ke Dinas Kominfo untuk publikasi.

“Untuk sosialisasi tatap muka kami dibatasi, maksimal 50 peserta," katanya.

Sejumlah rokok ilegal yang telah disita selama operasi akan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Namun, Heru mengaku tengah merancang metode pemusnahan yang ramah lingkungan.

“Kami tidak bisa asal bakar karena ada perda soal larangan pembakaran sampah."

"Sekarang kami sedang menjajaki kerjasama dengan pengelola sampah di wilayah Sukun, apakah bisa dimanfaatkan jadi kompos atau media tanam,” ungkapnya.

Heru juga mengajak masyarakat untuk turut serta aktif memberikan informasi tentang lokasi peredaran rokok ilegal. Ia menegaskan, pihaknya hanya berwenang dalam hal sosialisasi dan penyitaan barang bukti.

Tindak lanjut hukum, seperti penindakan pidana dan denda, menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Barang bukti yang kami amankan bisa sampai ratusan ribu batang, tapi sanksi hukum ditangani oleh Bea Cukai. Kami hanya mendukung dari sisi pengawasan dan edukasi,” imbuhnya.

Dengan strategi terpadu antara edukasi, operasi lapangan, dan pelibatan masyarakat, Pemkot Malang berharap mampu menekan laju peredaran rokok ilegal yang kini menyasar ruang digital dan anak-anak muda.

Harapannya, langkah ini tidak hanya menyelamatkan penerimaan negara dari cukai, tapi juga menjaga kesehatan dan kesadaran hukum masyarakat.