Bagaimana Cara Dapatkan Seragam Gratis ? Komisi D DPRD Kota Malang Soroti Teknis Distribusi Kain

SURYAMALANG COM, MALANG – DPRD Kota Malang melalui Komisi D meminta Pemerintah Kota Malang memperjelas teknis pelaksanaan program bantuan kain seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Ketua Komisi D, Eko Herdiyanto, menekankan pentingnya sosialisasi dan distribusi yang adil agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antar siswa.

“Kita ingin pelaksanaan program ini tidak menimbulkan kegaduhan ataupun disparitas. Jangan sampai siswa sekolah negeri dapat bantuan, tapi siswa swasta tidak, padahal mereka sama-sama warga Kota Malang,” kata Eko, Kamis (3/7/2025).

Eko menyebut, berdasarkan informasi awal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, program pembagian kain seragam direncanakan mulai berjalan tahun ini.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan teknis secara rinci, termasuk data jumlah siswa penerima bantuan.

“Kami minta data lengkapnya, baik untuk SD maupun SMP, negeri dan swasta. Dari situ nanti baru bisa kita ukur bagaimana pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Eko juga menyarankan agar Pemkot Malang, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, segera melakukan sosialisasi terbuka kepada sekolah-sekolah sebelum realisasi program dilakukan.

Menurutnya, pemahaman teknis sangat penting terutama bagi sekolah swasta yang mungkin ingin mengajukan kebutuhan seragam serupa.

“Komisi D akan segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang untuk mendalami teknisnya. Kami ingin tahu juga, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi ke kepala sekolah atau belum,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Komisi D juga akan melakukan monitoring langsung saat pelaksanaan di lapangan.

Jika ditemukan ketidakseimbangan, misalnya jumlah siswa melebihi kemampuan anggaran, maka pihaknya mendorong adanya evaluasi untuk penganggaran tahun berikutnya.

“Kalau ternyata dananya kurang, ya disesuaikan semampunya tahun ini, lalu kita evaluasi. Tahun depan bisa dihitung lagi berdasarkan data lulusan,” jelasnya.

Terkait mekanisme pengadaan kain seragam, Eko menyatakan bahwa program ini berbeda dengan pengadaan seragam jadi.

Kain akan disediakan oleh pemerintah dan orang tua siswa bisa menjahitkannya secara mandiri.

Namun, jika sebelumnya sekolah atau koperasi sudah lebih dulu menyediakan seragam, ia menyarankan agar kain yang sudah dibeli bisa diambil alih oleh pemerintah.