Koperasi Merah Putih Vs Bank Titil
Pengamat Ekonomi UB Malang : Tata Kelola Lemah Jadi Ancaman Utama Program Koperasi Desa Merah Putih
Pengamat Ekonomi UB Malang : Tata Kelola Lemah Jadi Ancaman Utama Program Koperasi Desa Merah Putih
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah sedang menggulirkan rencana besar menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) di setiap desa dan kelurahan se-Malang Raya.
Dengan konsep koperasi berbasis kerakyatan dan suntikan modal besar, program ini digadang-gadang menjadi mesin baru penggerak ekonomi lokal.
Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Joko Budi Santoso SE ME mengingatkan, bahwa euforia ini harus dibarengi dengan pengelolaan profesional agar tidak bernasib sama seperti koperasi-koperasi yang mati suri di masa lalu.
Menurut Joko Budi Santoso, lahirnya KMP merupakan perwujudan dari amanat konstitusi bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.
Namun, perjalanan panjang koperasi di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak program serupa gagal karena lemahnya sistem tata kelola dan minimnya pengawasan berkelanjutan.
“Semangatnya sangat baik. Tapi pemerintah perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri."
"KMP diharapkan mampu menyokong geliat perekonomian desa, ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis dan bersinergi mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (16/7/2025).
Dosen dari Fakultas Ekonomi UB itu menjelaskan, jika terealisasi, ada suntikan dana yang cukup besar untuk KMP.
Malang Raya akan memiliki 460 KMP, dengan rincian 390 di Kabupaten Malang, 57 di Kota Malang, dan 23 di Kota Batu.
Dengan estimasi masing-masing koperasi menerima dana awal sebesar Rp 5 miliar, total dana yang mengalir ke kawasan ini mencapai Rp 2,3 triliun.
Nilai ini tak hanya besar secara nominal, tetapi juga menyimpan potensi multiplayer effect bagi ekonomi desa dan daerah.
Melalui unit-unit usaha yang beragam, KMP diharapkan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan UMKM, hingga memperkuat ketahanan pangan dan konsumsi rumah tangga.
“Jika dijalankan dengan baik, KMP bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata,” kata Joko.
Satu hal yang ditekankan Joko, adalah perlunya KMP menyesuaikan unit usahanya dengan karakteristik wilayah.
Untuk Kabupaten Malang misalnya, sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi opsi utama.
Kota Batu bisa fokus pada pariwisata dan agribisnis, sementara Kota Malang dapat mengembangkan sektor jasa dan perdagangan.
Meski demikian, seluruh KMP wajib mengelola unit usaha dasar berupa gerai sembako dan layanan simpan pinjam yang mendukung ketahanan pangan dan inklusi keuangan warga.
Namun, tantangan terbesar justru ada di sisi manajemen dan sumber daya manusia.
"Tata Kelola koperasi di setiap KMP harus dipersiapkan secara matang."
"Pengurus koperasi yang terpilih diharapkan memiliki kompetensi dan hal ini perlu pelatihan, bimtek, supervisi secara berkelanjutan dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait atau pemerintah daerah membentuk satuan kerja khusus untuk penanganan KMP ini," ujarnya.
Hadirnya KMP ini menurut Joko bisa menjadi ancaman Fintech Ilegal dan Rentenir.
Unit simpan pinjam menjadi komponen strategis dalam struktur usaha KMP.
Kehadirannya diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari bank keliling maupun fintech ilegal yang kerap menjerat bunga tinggi.
Namun, Joko menggarisbawahi bahwa keberhasilan unit ini sepenuhnya bergantung pada partisipasi aktif anggota dan kepatuhan terhadap kewajiban.
Ia mencontohkan kegagalan program-program kredit lunak di masa lalu seperti Kredit Usaha Tani atau Koperasi Wanita yang banyak disalahgunakan karena lemahnya pengawasan.
Maka dari itu, ia mendorong dibentuknya satuan kerja khusus di pemerintah daerah yang khusus menangani pengelolaan KMP, termasuk memperkuat peran pendamping desa dan perangkat kecamatan untuk melakukan supervisi lapangan.
"Oleh karena itu, tata Kelola, kualitas SDM pengurus koperasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi faktor kunci keberhasilan KMP," tandasnya.
Joko Budi Santoso
Koperasi Desa Merah Putih
Makan Bergizi Gratis
Universitas Brawijaya (UB)
Malang
SURYAMALANG.COM
Koperasi Merah Putih di Kota Malang Bukan Dapat Dana Hibah, Tapi Dana Pinjaman |
![]() |
---|
PUNYA ASET Rp 2,8 M, KMP Randugading Kabupaten Malang Jadi Kopdes Percontohan Nasional |
![]() |
---|
DPRD Kota Malang: Pengurus Koperasi Merah Putih Wajib Dapat Pelatihan |
![]() |
---|
Nasib Koperasi Merah Putih di Kota Malang, Pengurus Bingung, Unit Usaha Belum Berjalan |
![]() |
---|
Koperasi Merah Putih Samaan Kota Malang Sudah Terbentuk, Menunggu Petunjuk dari Pemerintah Pusat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.