Nasib Koperasi Merah Putih di Kota Malang, Pengurus Bingung, Unit Usaha Belum Berjalan

SURYAMALANG.COM, MALANG – Pemkot Malang telah membantu pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di tingkat kelurahan. Pemkot mengalokasikan dana sekitar Rp 2,5 juta untuk membantu administrasi legalitas pendirian

Saat ini sudah ada 57 KMP yang terpusat di setiap kelurahan di Kota Malang. Meskipun semua KMP sudah memiliki legalitas, namun tidak semua KMP bisa beroperasi atau berjalan.

Misalnya KMP di Kelurahan Karangbesuki. Koperasi pimpinan Susi Desi Kurnia ini masih belum sepenuhnya berjalan mulus. Susi mengaku masih memiliki berbagai tantangan untuk menjalankan unit usaha di koperasi tersebut, mulai dari ketidakjelasan petunjuk teknis, sampai tekanan agar mundur dari jabatannya.

Susi menyebutkan KMP Kelurahan Karangbesuki ini telah merancang enam unit usaha yang meliputi usaha sembako, simpan pinjam, apotek, dan klinik. Namun sampai sekarang belum ada kepastian pelaksanaan unit usaha.

"Kami memang pernah ikut bimbingan teknis (bimtek), tapi bimtek itu masih bersifat umum, bukan khusus KMP. Sampai sekarang kami belum tahu harus mulai dari mana. Kami juga belum tahu bentuk proposal ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," kata Susi kepada SURYAMALANG.COM, Sabtu (12/7).

Susi menyebut seluruh pengurus telah menyelesaikan administrasi dasar, seperti mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun sampai sekarang belum ada unit usaha yang berjalan.

"Petunjuk terakhir dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malan, kami diminta mengurus NIB. Tapi kan kalau mau mengurus NIB kan harus ada usaha dulu. Jadi kami bingung, dan belum bisa apa-apa tanpa arahan jelas. Ini kan koperasi mandatori pemerintah pusat, seharusnya ada petunjuk operasional," ujarnya.

Dilansir dari kompas.com, peluncuran KMP akan dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten pada Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam peluncuran KMP nanti. "Sampai hari ini tidak ada informasi apapun. Kami hanya menunggu," imbuhnya.

Susi sempat mendapat tekanan untuk mundur dari jabatan ketua koperasi. Susi mengaku dua kali diminta untuk mengundurkan diri oleh orang yang belakangan diketahui bagian dari tim sukses.

"Saya diminta mundur dengan alasan keluarga, padahal keluarga saya tidak ada masalah. Bahkan saya sempat ditawari posisi pengawas atau sekretaris jika saya bersedia digantikan dari kursi ketua koperasi," jelasnya.

Namun, Susi tetap bertahan karena merasa memiliki legitimasi dan pengalaman. Susi merupakan Ketua UMKM Kelurahan Karangbesuki dan juga membidangi koperasi di LPMK. "Saya ingin menjalankan koperasi ini dengan amanah dan profesional," terangnya.

Susi berencana bertemu dengan ketua RW untuk menjaring anggota baru, serta menghimpun simpanan pokok dan wajib dari masyarakat. "Kami tidak ingin bergantung pada modal dari pemerintah pusat yang belum jelas wujudnya. Kami berencana memutar modal mandiri, bahkan ada wacana untuk menjual saham anggota," urainya.

Susi memperkirakan koperasi bisa berjalan dengan modal awal sekitar Rp 6 juta yang dihimpun dari 100 anggota. "Saya berharap koperasi ini bisa berjalan secara bertahap sambil menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Perkuat SDM

Pemkot Malang telah menyerahkan akta pendirian koperasi kepada 57 KMP. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di KMP. "Saya sudah minta kepala Diskopindag untuk mengadakan bimtek kepada pengurus koperasi," ujar Wahyu, Sabtu (12/7).