Kisah Pedagang Beras di Pasar Besar Malang yang Bertahan di Tengah Kebijakan Harga Eceran Tertinggi

Namun, bagi Wibowo, masalah sebenarnya adalah tidak sinkronnya kebijakan pemerintah dengan kondisi di lapangan. Kebijakan mulai dari penerapan pembelian harga gabah oleh pemerintah dinilai kurang tepat. Tidak sesuai kondisi riil di lapangan.

“Sebelum menetapkan HET, mestinya lihat harga gabah dulu. Kalau gabah bisa dibeli Rp 6.000, pabrik masih bisa jual di harga HET. Tapi faktanya, tidak ada gabah semurah itu,” keluhnya.

Dengan tujuh karyawan yang tetap digaji penuh dan biaya operasional yang tak bisa ditekan, Wibowo mengaku usahanya kini merugi. Meski begitu, ia memilih bertahan. Satu-satunya usaha yang ia jalankan adalah menjual beras.

“Harapannya harga bisa normal lagi seperti dulu. Kasihan juga penggilingan kecil dan menengah, mereka tidak bisa jalan. Semua rantai dagang ini jadi kena imbasnya,” ujarnya.

Sutarjo, seorang juru parkir di depan tokonya Wibowo mengatakan, dalam sehari biasanya ia membantu tiga truk besar yang membawa beras parkir. Namun, kini, dalam sepekan tidak ada truk yang datang.

Kondisi itu menunjukan bahwa pasokan beras mulai berkurang, artinya juga bahwa penjualan beras di toko milik Wibowo berkurang. Sebagai juru parkir, Sutarjo juga merasakan dampak berkurangnya para pedagang yang datang.

"Saya ini hanya juru parkir, belakangan sudah sepi. Tidak banyak yang datang. Lihat saja sendiri," kata Sutarjo sambil menunjuk lahan parkir yang ia kelola.

Di situ, ada dua mobil yang parkir berjauhan, telat di depan toko milik Wibowo. Padahal kawasan itu bisa menampung hingga enam mobil.

"Saya malah merugikan karena haru bayar setoran di Dishub," imbuhnya.