Pemkab Bojonegoro Disentil Menkeu Purbaya karena Silpa Rp3 Triliun, , DPRD Desak Serapan Anggaran

“Ke depan, kami meminta Pemkab agar proyek-proyek fisik, bantuan sosial, dan dana hibah bisa disalurkan di awal tahun. Jangan menunggu akhir tahun baru bergerak,” sambungnya.

Data per 30 September serapan anggaran tercatat baru 38,19 persen.

Hal ini menunjukkan, serapan anggaran daerah Bojonegoro pada triwulan ketiga 2025 masih tergolong rendah dibandingkan kapasitas fiskalnya.

Kondisi itu membuat dana besar justru mengendap di kas daerah, sementara banyak program pembangunan belum terealisasikan secara optimal.

Langkah percepatan serapan anggaran dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi lokal menjelang akhir tahun anggaran.

“Kalau uang tidak dibelanjakan, maka ekonomi lokal tidak bergerak. Padahal, masyarakat menunggu manfaat langsung dari APBD,” tambah Umar.

Sorotan dari Menkeu Purbaya menjadi tamparan keras bagi Pemkab Bojonegoro.

Daerah dengan potensi besar dari sektor migas dan pertanian ini diharapkan mampu menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, bukan justru menyisakan Silpa jumbo setiap tahun.