Realisasi Program Rp 50 Juta per RT di Kota Malang Tidak Selalu Berbentuk Uang Tunai

Pemerintah Kota Malang memproyeksikan APBD 2026 mencapai Rp 2,4 triliun.

Program-program tengah dipersiapkan pada 2025. Salah satunya adalah program Rp 50 juta per RT.

Sejauh ini, legislatif dan eksekutif masih belum menyepakati teknis pelaksanaan program.

"Memang berat karena transfer ke daerah yang turun. Ini berat," terangnya.

Trio menyebut, bisa saja program dijalankan dengan prinsip skala prioritas.

Artinya, program-program yang prioritas di masing-masing RT dijalankan terlebih dahulu. Atau opsi lainnya menggelontor semua RT dengan merata.

"Bisa jadi tidak semua RT membutuhkan, jadi bisa menerapkan skala prioritas," paparnya.

Program prioritas untuk kesehatan dan pendidikan jangan sampai dikorbankan.

Selama ini, dewan telah mewanti-wanti agar dua program tersebut bisa dijalankan, meski banyak persoalan yang terjadi di dalamnya. Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Di sana ada dana bantuan operasional sekolah, gaji guru dan tenaga kesehatan, fasilitas, dan sebagainya. Jangan sampai itu terganggu," tegas Trio.

Di sektor kesehatan, Pemkot Malang mengeluarkan Rp 150 mili per tahun untuk menjalankan program Universal Health Coverage (UHC).

Program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan.

Sekadar informasi, Pemkot Malang juga akan mengeluarkan Rp 178 miliar untuk alokasi P3K.

Sementara dana transfer dari pusat diproyeksikan turun hingga Rp 400 miliar, yang biasanya mencapai Rp 1 triliun.