OJK Bantu Peternak Sapi Perah di Malang Naik Kelas Melalui Program Ekosistem Digital

SURYAMALANG.COM, MALANG -  Tingginya produksi susu sapi perah di Malang Raya membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memberikan fasilitas kepada para peternak melalui program ekosistem digital.

Program tersebut digagas, dengan menggandeng pihak-pihak terkait, seperti dari Pemerintah Kabupaten Malang, Kementrian Keuangan, Koperasi hingga International Labour Organization (ILO).

Hal tersebut terpampang dalam kegiatan Kick Off On Boarding fase 1 Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah yang digelar di Kantor OJK Malang pada Selasa (14/10/2025).

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung akan menjadi pilot project awal dari program digitalisasi tersebut dan menyasar sekitar 2.300 peternak sapi perah.

"Karena ini masih proyek awal melalui sistem yang terintegrasi, jadi harapannya bisa meningkatkan kapasitas usaha dan kapasitas peternak sapi merah," ucap Kepala OJK Jatim, Yunita Lindasari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi sapi perah di Jawa Timur menduduki peringkat pertama secara nasional pada tahun 2024.

Yakni memproduksi 467.712 ton atau 57,98 persen dari total produksi nasional.

Ada tiga daerah di Jawa Timur yang menjadi pemasok sapi perah tertinggi.

Yakni Kabupaten Malang dengan 146.000 ton per tahun, Kabupaten Pasuruan 99.000 ton per tahun dan Kabupaten Tulungagung 65.000 ton per tahun.

Yunita optimis, sapi perah akan menjadi komoditi utama melalui proses pengembangan ini.

"Jadi Kabupaten Malang ini masih menjadi potensi dan kegiatan pengembangan potensi daerah kami tetap di agriculture, tahun depan insyaallah komoditi sapi perah ini akan jadi yang utama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa digitalisasi ini tidak sekadar soal teknologi.

Melainkan upaya membangun sistem yang memudahkan peternak mengakses layanan keuangan, termasuk kredit dan asuransi.

"Melalui pendataan digital, seluruh peternak rakyat yang tergabung dalam koperasi akan tercatat secara menyeluruh,"

"Dari situ, mereka bisa lebih mudah mengakses pembiayaan, penyaluran kredit, dan jaminan asuransi," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui model kolaboratif dari berbagai pihak, para peternak diharapkan dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar.

Selain itu, koperasi peternak diberi keleluasaan untuk bermitra dengan berbagai lembaga jasa keuangan, baik BPR Syariah maupun bank daerah, guna memperluas jaringan pembiayaan.

"Tidak ada lagi pembatasan eksklusif. Koperasi bisa menggandeng berbagai mitra sesuai kebutuhan," ujarnya.

Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pengembangan Lainnya dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Adi Budiarso menegaskan, bahwa digitalisasi ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dengan digitalisasi dan sinergi antar lembaga, UMKM, termasuk para peternak sapi perah, bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan formal,"

"Harapannya, mereka bisa naik kelas, dari ultramikro menjadi mikro, dan seterusnya," katanya.

Adi juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah program pembiayaan seperti Program Investasi Pemerintah (PIP) dan skema pembiayaan ultra mikro (UMi) yang dapat terintegrasi dengan sistem digitalisasi ini.

Selain mendukung aspek finansial, OJK dan Kemenkeu juga mendorong penggunaan sistem pemeringkatan alternatif berbasis digital untuk menilai kinerja pelaku usaha, termasuk peternak, sehingga mereka memiliki rekam jejak keuangan yang lebih kredibel di mata lembaga pembiayaan.

"Pemeringkatan alternatif ini akan membuat pelaku usaha tidak lagi takut mengajukan kredit. Justru, bisnis mereka bisa lebih diapresiasi dan dipercaya oleh lembaga keuangan," tandasnya.