Anggaran Belanja Naik, Pemkot Malang Komitmen Tingkatkan Layanan Publik, ASN Harus Bekerja Maksimal

Ringkasan Berita:

• Pemkot Malang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, seluruh ASN di Pemkot Malang harus bisa bekerja dengan baik
• Sekda Erik Setyo Santoso mengatakan tidak boleh ada ASN yang malas bekerja
• Anggaran belanja pegawai pada 2026 akan naik sebanyak Rp 275 miliar. Totalnya, belanja pegawai di Pemkot Malang adalah Rp 1,18 triliun

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan komitmen Pemkot Malang untuk meningkatkan pelayanan publik.

Ia telah memerintahkan seluruh ASN di Pemkot Malang bisa bekerja dengan baik.

Erik Setyo Santoso mengatakan tidak boleh ada ASN yang malas bekerja.

Terlebih, anggaran belanja pegawai pada 2026 akan naik sebanyak Rp 275 miliar.

Totalnya, belanja pegawai di Pemkot Malang adalah Rp 1,18 triliun.

Erik mengatakan kepada semua ASN agar peningkatan alokasi belanja pegawai tidak terbalik dengan layanan publik.

Berdasarkan dokumen nota keuangan Ranperda APBD 2026, total pendapatan daerah Kota Malang direncanakan mencapai Rp 2,176 triliun.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp1,062 triliun.

Baca juga: Trans Jatim Siap Mengaspal di Kota Malang pada 20 November 2025, Dishub Sebut Persiapan Sudah Matang

"Jangan sampai porsi belanja yang besar, tidak mencerminkan kinerja pelayanan publik. Kita akan meningkatkan pelayanan publik," ujar Erik kepada SURYAMALANG.COM, Senin (17/11/2025).

Erik mengatak hal itu di hadapan para ASN yang mengikuti apel pagi di depan Balai Kota Malang, Senin (17/11/2025).

Uang untuk belanja pegawai didapat dari pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat ke daerah.

Uang tersebut berasal dari pajak masyarakat yang membayar sesuai ketentuan.

Erik menyebut adadua pekerjaan rumah utama bagi Pemkot Malang. Pertama, memastikan distribusi belanja pegawai dilakukan secara merata dan proporsional ke seluruh OPD sesuai kebutuhan masing-masing.

Kedua, memastikan seluruh ASN dapat mengoptimalkan kinerjanya agar selaras dengan besarnya beban anggaran.

Erik meminta tidak ada ASN yang malas bekerja. Tanggungjawa sebagai pelayan publik harus ditunjukan.

ASN harus siap menjalankan tugas pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

DPRD Kota Malang juga telah mengingatkan agar kinerja pelayanan publik meningkat.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan alokasi anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri pada tahun depan.

Pasalnya, ada program efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada neraca keuangan daerah.

Saat ditemui di DPRD Kota Malang, Amithya juga mengatakan bahwa Pemkot Malang berencana akan menambah jumlah dinas.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak masalah selama tetap mengacu pada RPJMD dan bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Titik beratnya pada pelayanan masyarakat, saya kira tidak masalah,” ujar Amithya kepada SURYAMALANG.COM.

Amithya menilai, pembentukan dinas baru memang membutuhkan proses dan perhitungan yang matang, terutama dalam kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.

Ia mengingatkan agar esensi pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, sementara kegiatan seremonial dapat disederhanakan untuk menghemat anggaran.

Terkait beban belanja pegawai, DPRD Kota Malang akan mencermati agar tidak membengkak dan justru mengurangi porsi belanja non pegawai yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.