Anggaran Terbatas, Perbaikan Sekolah Rusak di Kota Malang Andalkan Program Revitalisasi dari Pusat

Ringkasan Berita:

• Keterbatasan anggaran dari APBD menjadi kendala upaya pembenahan sekolah rusak di Kota Malang pada 2026
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menyebut porsi anggaran untuk rehabilitasi sekolah sangat kecil, sehingga perbaikan lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat
• Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengungkapkan total anggaran pendidikan dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp 650 miliar

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Upaya pembenahan sekolah rusak di Kota Malang pada 2026 masih menghadapi keterbatasan anggaran dari APBD.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menyebut porsi anggaran untuk rehabilitasi sekolah sangat kecil, sehingga perbaikan lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengungkapkan total anggaran pendidikan dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp 650 miliar.

Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai.

"Yang jelas gaji saja sudah sekitar Rp 400 miliar, termasuk gaji, honor, P3K, dan TPP. Sisanya baru untuk program-program lain," katanya kepada SURYAMALANG.COM.

Program lain yang dimaksud meliputi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Bosnas, insentif guru PAUD, hingga dukungan untuk madrasah diniyah (Madin) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dengan kondisi tersebut, anggaran yang benar-benar dikelola langsung oleh dinas, termasuk untuk perbaikan fisik sekolah, disebut tidak sampai Rp 20 miliar.

Baca juga: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Sebut Masih Ada Warga yang Tidak Percaya Khasiat Imunisasi Campak

"Kalau dipresentasikan kecil sekali. Tapi cukup, karena tahun ini rehab itu sedikit banget dari kami," imbuhnya.

Meski demikian, Suwarjana memastikan perbaikan sekolah rusak tetap berjalan melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat.

Pada 2026, Kota Malang mendapat alokasi revitalisasi untuk sekitar 49 sekolah tingkat SD dan SMP.

"Alhamdulillah dari pusat ada dana revitalisasi. Kami dapat sekitar 49 sekolah. Itu memang untuk kondisi yang rusak-rusak," jelasnya.

Ia menambahkan, proses pengajuan bantuan dilakukan melalui mekanisme proposal berbasis data, termasuk dokumentasi kondisi sekolah.

Data tersebut diinput melalui sistem aplikasi pendidikan nasional.

"Kami bikin proposal, foto, dan sebagainya. Itu by request dan melalui aplikasi, termasuk Dapodik," katanya.

Terkait daftar sekolah yang menjadi prioritas revitalisasi, Suwarjana mengaku masih menunggu data final di internal dinas agar tidak terjadi kekeliruan.

Suwarjana berharap, kondisi sekolah-sekolah rusak tetap bisa tertangani meski keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala utama.

Baca juga: Terik El Nino Godzilla Bisa Mengancam Nyawa, Dosen UMM Beberkan Cara Hadapi Cuaca Panas Ekstrem