FAKTA Pemerintah Indonesia Punya Deposito Rp 285,6 T di Bank, Menkeu Purbaya Janji Bakal Investigasi
Berikut ini fakta sebenarnya pemerintah Indonesia punya deposito senilai Rp 285,6 triliun di bank komersial.
Penulis: Frida Anjani | Editor: Frida Anjani
"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegas Purbaya di Bogor, Jumat.
Kemudian dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025), Purbaya menyebut Danantara masih ngotot agar APBN digunakan untuk membiayai utang kereta Whoosh.
Meskipun pada akhirnya mereka berjanji akan mengkaji lagi skema pembiayaan utang kereta cepat sesuai usulan Purbaya.
"Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa," kata Purbaya, Rabu.
"Mereka ngotot aja (pakai APBN)," tambahnya.
Purbaya mengungkapkan, mereka beralasan menaruh sebagian besar dividen BUMN yang mereka terima tahun ini untuk membeli surat utang atau obligasi.
Pasalnya, Danantara membutuhkan dana dari imbal hasil obligasi ini untuk mengejar pembiayaan proyek mereka yang akan datang.
Keputusan ini pun langsung dikritik Purbaya, lantaran seharusnya dividen BUMN tersebut yang hampir Rp 90 triliun dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat.
"Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek," ungkap Purbaya.
"Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat," jelasnya.
Oleh karenanya, Danantara pun berjanji akan mengurangi porsi dividen BUMN untuk obligasi dan akan lebih banyak menggunakan dividen tersebut untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Danantara juga akan mengkaji lagi usulan Purbaya kalau utang kereta cepat dibayar menggunakan dividen BUMN.
Pasalnya, di dalam klausul perjanjian pinjaman proyek kereta cepat dengan China Development Bank (CDB) tidak mengharuskan utang dibayar oleh pemerintah.
"Saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear" tutur Purbaya.
"Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden," lanjutnya.
Sementara itu, Purbaya tetap berpegang teguh tidak mau menggunakan APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Whoosh.
"Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak mau gunakan APBN)," tukasnya.
(SURYAMALANG.COM/KOMPAS.COM/KOMPAS.COM)
Ikuti saluran SURYAMALANG di >>>>> WhatsApp
| Bantahan Ditjen Pajak : Kegiatan Olahraga Pound Fit Pegawai Bukan di Jam Kerja |
|
|---|
| Polemik Ijazah Palsu Jokowi Vs Roy Suryo Cs, Banyak Pakar Kompak Minta Kasus Diakhiri |
|
|---|
| LINK NONTON Drama Korea First Lady Ful Episode 1-12 dengan Sub Indo, Baca Dulu Sinopsisnya |
|
|---|
| Inilah 10 Desa di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Dapat Dana Desa 2025 Tertinggi Capai Rp 1,8 M |
|
|---|
| 40 LINK Twibbon Hari Sumpah Pemuda 2025 Diperingati Besok, Dibuat di HP dan Edit Foto Sesuka Hati |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/FAKTA-Pemerintah-Indonesia-Punya-Deposito-Rp-2856-T-di-Bank-Menkeu-Purbaya-Janji-Bakal-Investigasi.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.