Bela Jokowi Soal Whoosh: Budi Arie Anggap Lumrah Utang Bisa Diperpanjang, Purbaya: Benar Sedikit

SURYAMALANG.COM, - Loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi memberi pembelaan soal proyek Whoosh yang kini menjadi beban berat BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh digagas pada era pemerintahan Jokowi dengan beban utang mencapai sekitar Rp 116 triliun yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Jokowi baru-baru ini membeberkan pendapatnya mengenai megaproyek yang berjalan sejak 17 Oktober 2023 itu, dan menyebutnya sebagai investasi sosial jangka panjang.

Baca juga: Reaksi Purbaya Saat Kejagung Usut Bea Cukai, Kasus Korupsi Ekspor POME: Kalau Salah ya Salah Saja!

Arie Setiadi pun setuju dengan Jokowi dan memberi usul soal polemik utang proyek KCIC itu. 

Budi mengklaim, Whoosh memberi banyak keuntungan bagi masyarakat.

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (kini Komdigi), itu pun meminta utang akibat proyek Whoosh era Jokowi tidak dipermasalahkan. 

Budi menyebut, pembayaran utang Whoosh bisa dicarikan solusinya.

"Kalau problem utang yang besar itu bisa ada solusinya. Ini soal financial structure saja," kata Budi Arie mengutip laporan KompasTV, Rabu (29/10).

"Misalnya begini, tenornya dipanjangin jadi 10 tahun. Eh, tenornya tadi 20 tahun dipanjangin aja 50-60 tahun. Periodenya 5 tahun kenapa enggak dipanjangin 10 tahun?" ucapnya.

Baca juga: Prediksi Yudo Anak Menkeu Purbaya Soal Krisis Ekonomi 2 Tahun Lagi, Sarankan Untuk Mulai Investasi

Lebih lanjut, Budi Arie menganggap, proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang.

Menurut Budi Arie, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang.

"Fakta bahwa ada utang kan memang ada. Semua program transportasi publik di seluruh dunia juga menggunakan public fund atau debt," katanya.

Purbaya: Jokowi Benar Sedikit

Menkeu Purbaya pun turut menanggapi pernyataan Jokowi yang mengatakan Whoosh bukan semata untuk mencari keuntungan finansial. 

Menurut Purbaya , pernyataan tersebut ada benarnya, meski manfaat pengembangan kawasan belum sepenuhnya terasa.

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Beda Angka dengan Menteri Purbaya, Dana Mengendap Rp 6,5 Triliun Pemprov Jatim Segera Dibelanjakan

Purbaya menambahkan, agar tujuan itu terwujud, pengembangan ekonomi di sekitar jalur kereta cepat perlu diperkuat. 

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” katanya.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menegaskan pembangunan Whoosh sejak awal tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025).

Jokowi menjelaskan, proyek kereta cepat lahir dari upaya pemerintah mengatasi kemacetan parah di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Beda Angka dengan Menteri Purbaya, Dana Mengendap Rp 6,5 Triliun Pemprov Jatim Segera Dibelanjakan

Jokowi menambahkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan mendorong pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. 

Menurut Jokowi, manfaat sosial lain dari proyek Whoosh mencakup efisiensi waktu tempuh, penurunan emisi karbon, hingga peningkatan produktivitas.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” katanya.

Meski memiliki manfaat sosial, proyek Whoosh juga membawa beban finansial besar.

Total utang proyek ini mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Baca juga: Sumbar Purbaya Dulu: PPN Bisa Turun 8 Persen, Kaget Setelah Jadi Menkeu, Rp70 Triliun Bisa Melayang

Dari total itu, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun.

Polemik utang kereta cepat Whoosh kembali mengemuka setelah Purbaya menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pun dilaporkan hendak berkunjung ke China untuk negosiasi ulang utang Whoosh.

Purbaya menyatakan, masalah utang tersebut hendak diselesaikan dengan skema business-to-business.

Artinya, skema kerja sama di mana pendanaan dan risiko utama ditanggung oleh pihak perusahaan (konsorsium) yang terlibat, bukan langsung oleh pemerintah (APBN).

KPK Selidiki Dugaan Korupsi

Sebelumnya, KPK mengungkapkan telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Whoosh sejak awal tahun 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, penyidik sudah mulai mengumpulkan informasi sejak lama, meski baru sekarang hal itu disampaikan ke publik.

Budi mengatakan, informasi detail terkait dengan perkembangan perkara tersebut belum bisa disampaikan karena tahap penyelidikan dilakukan secara tertutup.

Meski demikian, Budi mengimbau jika masyarakat memiliki informasi dan data tambahan, bisa menyampaikannya kepada KPK.

KPK menduga ada penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek tersebut.

Terkait penyelidikan yang dilakukan KPK, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil KPK.

Menurutnya, KCIC akan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses yang dijalankan lembaga antirasuah tersebut.

"Terkait hal tersebut, KCIC kooperatif dan akan menghormati semua proses yang akan dijalankan KPK," ujar Eva, Rabu (29/10/2025).

(Kompas.com/KompasTV/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp