Sikap Purbaya Mengendur Soal Whoosh: Tolak Bayar Utang Tapi Ikut Kata Presiden, Tercium Rocky Gerung

SURYAMALANG.COM, - Sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh menjadi sorotan tajam, terutama dari pengamat politik, Rocky Gerung. 

Setelah Purbaya sempat melontarkan pernyataan tegas, Rocky Gerung menilai sikap Menkeu mulai kendur dan menunjukkan inkonsistensi.

Hal ini membuat Rocky Gerung kesal, menuduh Menkeu terkesan apologetik karena mencoba membenarkan Whoosh sebagai proyek sosial.

Apologetik adalah upaya untuk memberikan pembelaan atau justifikasi yang masuk akal terhadap suatu keyakinan.

Baca juga: Purbaya Murka Video Mengaji di Mobil Viral, Semprot Ajudan yang Merekam Diam-diam: Apa Perlu!

Dalam keterangan terbaru, Purbaya secara pribadi memang menyebut tidak ingin melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh.

Akan tetapi Purbaya juga memberi ruang dengan menegaskan pembahasan soal utang Whoosh masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir.

Meski secara pribadi menolak, namun Purbaya pada akhirnya akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau saya mending enggak bayar. Tapi itu kan ada kebijakan pemimpin di atas ya, tapi ini belum putus," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menjelaskan, pembahasan penyelesaian utang KCIC saat ini mengarah pada skema pembagian peran antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Baca juga: Momen Menkeu Purbaya Marah Saat Sesi Wawancara Mendadak Diakhiri Oleh Moderator, Bela Wartawan

Dalam skema tersebut, Kementerian Keuangan akan menanggung porsi pembiayaan yang berkaitan dengan infrastruktur utama, seperti jalan dan rel.

Sementara itu, komponen lainnya, termasuk rolling stock seperti rangkaian kereta tidak akan menjadi tanggungan Kemenkeu.

Purbaya menegaskan, opsi ini belum sampai pada tahap keputusan, dan ia masih berkomitmen jangan sampai keuangan negara ikut bermasalah.

"Rolling stoknya bukan kita yang nanggung, tapi kita belum sampai kesimpulan detailnya seperti apa. Jangan sampai saya rugi-rugi amat tapi kita lihat yang terbaik buat keuangan negara," tegasnya.

Rocky Gerung Kesal: Ini Bukan Proyek Sosial

Mengendurnya sikap tegas itu, sudah tercium oleh Rocky Gerung sejak mengetahui Purbaya menyetujui sedikit pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dari penilaian Rocky Gerung, jika awalnya Purbaya menolak menanggung utang Whoosh, hal itu karena proyek tersebut rugi secara bisnis.

"Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial, karena itu jangan persoalkan untung ruginya" kata Rocky di Youtube-nya RockyGerungOfficial_2024, dikutip Kamis (30/10/2025).

"Purbaya akhirnya membenarkan itu sedikit membenarkan. Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan" lanjutnya.

"Jadi karena dia merugikan maka Purbaya enggak mau bayar sebagai menteri keuangan," tegasnya. 

Baca juga: Menkeu Purbaya Buka Lowongan CPNS Sebanyak 19.500 Formasi, Kemenkeu Akan Seleksi Ketat

Jika Purbaya menyetujui Whoosh sebagai proyek sosial, seharusnya APBN dibiarkan menanggung utangnya agar pertanggungjawabannya jelas.

"Jadi bagaimana kita mau lihat konsistensi dari Purbaya kan" sindir Rocky. 

"Purbaya mesti katakan iya betul ada aspek sosialnya tetapi kan, tetapinya yang mesti diperkuat bahwa diduga kalau dia bersifat sosial ya APBN aja dong supaya jelas pertanggung jawabannya" tambahnya. 

"Kalau bisnis ada aspek sosial itu enggak masuk akal. Jadi kelihatannya Purbaya juga apologetik," jelas Rocky. 

Bagi Rocky Gerung sendiri, Whoosh bukan soal manfaat sosialnya, melainkan kerugian akibat perencanaan yang diduga di-mark up.

"Poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa iya ini untuk kepentingan sosial. Maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan" sambungnya. 

"Ya, bukan soal keuntungan sosial. Kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan" imbuhnya. 

"Kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi, kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di-mark up" tegas Rocky.

Baca juga: Purbaya Jawab Rencana Prabowo Pakai Uang Koruptor untuk Bayar Utang Whoosh, Minta Diajak ke China

Pada akhirnya, Rocky pun menantang Purbaya yang memiliki julukan koboi itu.

"Sekali lagi selamat datang koboi, kita sebut saja Purbaya koboi akal sehat, tetapi harus konsisten, begitu kehilangan konsistensi dia berubah dari koboi akal sehat Jadi keboi cengeng," pesan Rocky Gerung.

Dugaan Korupsi Mengerucut Pada Hal Lain

Sedangkan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Whoosh mengerucut pada proses pembebasan lahan, bukan pada dugaan mark-up proyek.

KPK menduga, ada modus licik dari pembebasan lahan untuk Whoosh soal penggelapan harga yakni tanah negara yang dijual kembali kepada negara. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Asep awalnya menegaskan fokus penyelidikan KPK bukan pada operasional proyek, tapi pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya.

"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan," kata Asep, Senin (10/11/2025).

Asep menegaskan, operasional kereta cepat dapat terus berjalan. 

Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara.

Baca juga: Anak Menkeu Purbaya Ngamuk Tahu Pegawai Pajak Main Meme Coin, Yudo Sadewa: Kurang Ajar, Itu Judi!

Modus korupsi yang didalami, jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar.

"Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi," jelasnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," tegas Asep.

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar," tambahnya.

KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute.

(TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp