Kota Batu

Malang Corruption Watch: Anggaran Pendidikan Kota Batu Tidak Mencapai 20 Persen selama 3 Tahun

Malang Corruption Watch: Anggaran Pendidikan Kota Batu Tidak Mencapai 20 Persen selama 3 Tahun Terakhir

Malang Corruption Watch: Anggaran Pendidikan Kota Batu Tidak Mencapai 20 Persen selama 3 Tahun
benni indo
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko setelah menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Kota Batu tentang APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2020 di DPRD Batu, Senin (4/11/2019). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi kebijakan anggaran pendidikan Pemkot Batu. MCW mencatat permasalahan alokasi anggaran pendidikan di Kota Batu selama tiga tahun terakhir.

Kepala Divisi Korupsi Politik dan Kebijakan Publik MCW, Bayu Prasetya menerangkan terdapat penurunan APBD 2019 Kota Batu hingga Rp 6 miliar.

Menurutnya, penurunan itu kontradiksi dengan salah satu visi Wali Kota Batu Dewanti yaitu mewujudkan Kota Batu yang berdaya saing.

Di sisi lain, anggaran pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat Batu selama tiga tahun terakhir tidak mencapai 20 persen dari total APBD.

"Jumlah tersebut tentu tidak sesuai dengan Perda Pendidikan Kota Batu No 17/2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD minimal 20% diluar gaji pendidik dan biayan pendidikan kedinasan," terang Bayu, Minggu (17/11/2019).

Sementara itu, minimnya anggaran pendidikan selaras dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh sekolah. Pada Oktober 2018, MCW mendapat aduan dugaan pungli pembangunan musala di sebuah SMP negeri di Kota Batu.

Padahal, alokasi dana APBD pada bidang pendidikan minimal 20% sesuai peraturan perundang-undang bertujuan untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan, khususnya bidang pendidikan.

"Jika Pemkot Batu ingin mewujudan SDM berdaya saing maka seharusnya pengalokasian APBD difokuskan untuk memperbanyak anggaran belanja langsung. Pemkot Batu belum serius dalam mengupayakan visi berdaya saing,"paparnya.

APBD Kota Batu Sekitar Rp 1 Triliun tapi Terserap hanya Rp 429 Miliar

Ini Komentar Aktivis Soal Audit BPK Terhadap APBD Kota Batu

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sebelumnya mengatakan belanja langsung diarahkan pada pemenuhan belanja sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik urusan wajib pelayanan dasar maupun pelayanan dasar terutaman untuk memenuhi ketentuan alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa.

Dewanti menambahkan, anggaran pendidikan yang semula Rp 200 miliar kemungkinan akan bertambah 10 persen pada 2020.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved