Update Dugaan Kudeta Partai Demokrat Ganti AHY, Munculnya 4 Faksi dan 5 Profil Sosok di Baliknya

Hal ini sempat membuat Marzuki Alie mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut karena merasa 'disingkirkan' oleh SBY.

Saat dikonfirmasi, Marzuki Alie membantah ikut dalam upaya 'kudeta' Partai Demokrat.

Dikutip dari Tribun Sumsel, Marzuki Alie saat ini sibuk dalam hal pendidikan karena ada ribuan mahasiswa yang dididiknya.

Ia juga tidak ambil pusing jika namanya dikait- kaitkan karena sudah biasa. 

"Kalau disebut- sebut (nama Marzuki Alie) dari dulu disebut- sebut, karena seksi nama Marzuki Alie itu, kalau tidak ada nama Marzuki Alie gerakan itu kurang menarik."

"Jadi disebut nama Marzuki Alie, tapi biarkan saja," kata Marzuki Alie, Selasa (2/2/2021).

2. Jhoni Allen

Jhoni Allen merupakan satu kader aktif Partai Demokrat yang disebut terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat.

Saat ini, Jhoni Allen duduk sebagai anggota DPR RI dan masuk ke komisi V.

Pria kelahiran Pangururan, 21 Agustus 1960 itu masuk ke Partai Demokrat pada 2002 dengan alasan melihat adanya perubahan politik.

Saat itu, ia masih sebagai pegawai negeri di Pemda DKI Jakarta dan mengaku tak pernah bermimpi untuk menjadi anggota Dewan.

Nyatanya, Jhoni Allen telah beberapa kali terpilih sebagai legislator.

Saat Pilpres 2019, Jhoni Allen termasuk dalam kader Demokrat yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Selama di Partai Demokrat, lulusan S1 Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (IPB) itu pernah menduduki sejumlah jabatan penting, yaitu:

- Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, tahun 2015-2020

- Wakil Ketua Umum I DPP Partai Demokrat, tahun 2010 - 2015

- Ketua Bidang OKK DPP Partai Demokrat, tahun 2005 - 2010

3. Nazaruddin

Nama Nazaruddin masuk dalam daftar sosok yang terlibat dalam gerakan 'kudeta' Partai Demokrat.

Nazaruddin merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sebelum akhirnya dipecat pada 2011.

Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.

Pemecatan dilakukan setelah partai berlambang mercy ini tampak lelah dengan ulah Nazaruddin yang membuat malu partai.

Saat itu, Nazaruddin dengan lantang membuka borok partai hingga Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum.

Selama di Partai Demokrat, karier politik Nazaruddin terbilang mentereng.

Ia tercatat pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Nazaruddin juga baru saja bebas dari Lapas Sukamiskin setelah ditetapkan sebagai justice collaborator (JC) oleh KPK.

Diketahui, pria kelahiran Bangun, 26 Agustus 1978 itu dinyatakan hakim bersalah dalam dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 1,3 miliar.

Nazaruddin telah melunasi denda tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa, masa pidana Nazar sebenarnya baru selesai pada 31 Oktober 2023 mendatang.

Namun, dengan status JC tersebut, Nazaruddin selesai menjalani masa pidana pada 13 Agustus 2020.

4. Darmizal

Darmizal merupakan mantan pengurus Partai Demokrat yang mundur jelang Pilpres 2019.

Saat itu, Darmizal mundur dan menjadi Ketua Umum Relawan Joko Widodo (Rejo)

Dalam partai, Darmizal sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Meski sudah mundur, menjelang Kongres Partai Demokrat ke-V, Darmizal masih memberikan keterangan kepada media terkait partai berlambang mercy itu.

Ia berharap saat dirinya keluar dari partai, Demokrat dapat menjadi partai yang lebih besar lagi ke depannya.

Walaupun dirinya sangat mencintai partai yang telah membesarkannya, Darmizal mengaku tidak lagi bisa bergabung.

"Saya cinta dan sayang partai ini, tapi mohon izin, sekali lagi saya tidak bisa bergabung," jelas Darmizal.

5. Moeldoko

Nama terakhir yang disebut sebagai pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat adalah Moeldoko.

Saat ini, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018.

Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Puncak kariernya di TNI AD adalah saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk naik pangkat dan menjadi panglima TNI.

Alumnus Akabri angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Setelah pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.

Diberitakan Tribunnews.com, dulu Moeldoko dikenal dekat dengan SBY.

Bahkan Moeldoko kala itu mengusulkan Presiden SBY mendapat anugerah Jenderal Besar.

Hal ini, menurutnya, bisa dilihat atas semangat Presiden SBY untuk membangun kekuatan TNI yang andal.

Dia tegaskan, tidak salah penghargaan jenderal besar diberikan kepada Presiden SBY.

Apalagi, selama Periode kepemimpinan SBY sebagai Presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan.