Pertama di Indonesia, KTP Digital Bisa untuk Transaksi di Bank Jatim

"Setor tunai ke Bank Jatim hanya butuh waktu singkat. Tidak lebih dari 1 menit, cepat sekali, hitungannya detik," kata dia.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Transaksi perbankan di Surabaya melalui Bank Jatim di Surabaya semakin mudah. Para nasabah Bank BUMD milik Pemrov Jatim tersebut cukup menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk transaksi perbankan.

Hal ini setelah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat perjanjian dengan Bank Jatim. Isinya, nasabah Bank Jatim di Surabaya bisa melakukan transaksi menggunakan IKD.

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dengan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, Selasa (27/6/2026). Berlangsung di Balai Kota Surabaya, acara turut disaksikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Teguh Setyabudi mengatakan terobosan ini menjadi kali pertama dilakukan. Menurut Teguh, ada sejumlah keinginan yang didapat nasabah ketika menggunakan IKD untuk transaksi.

Di antaranya, kecepatan waktu, paperless, hingga lebih akurat. Teguh sempat memperagakan dengan membuat rekening secara langsung menggunakan KTP Digital.

"Setor tunai ke Bank Jatim hanya butuh waktu singkat. Tidak lebih dari 1 menit, cepat sekali, hitungannya detik," kata dia.

Pihaknya akan memantau penggunaan IKD untuk transaksi perbankan di Kota Surabaya. Selanjutnya, akan diterapkan ke daerah lain di Indonesia.

"Kita lihat dalam minggu ini dinamikanya. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi IKD," katanya.

Tak hanya di bidang perbankan, KTP Digital juga akan didorong untuk pelayanan masyarakat lainnya. Misalnya, penanganan stunting, masalah kesehatan, hingga berbagai persoalan masyarakat.

Tak sendiri, Kemendagri akan bekerjasama dengan Pemkot. Terutama, dalam hal akurasi data.

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan akan mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Senada dengan Dirjen, ia mendorong IKD atau KTP Digital untuk layanan publik lainnya. Misalnya, pemberian program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kursi roda, Jamban hingga penanganan stunting.

"Itu akan kita connect kan. Juga, terkait dengan perizinan, nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan connect kan dengan sistem (IKD) ini," paparnya. (bob)