Kaum Tani di Kota Blitar Cemas, Kuota Pupuk Subsidi Berkurang 50 Persen

"Harus beli pupuk non-subsidi meski harganya lebih mahal tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi. Karena, kalau hanya pupuk organik tanaman tidak bisa maksimal, tetap pakai pupuk kimia. Mudah-mudahan ke depan, kebutuhan pupuk untuk petani lancar," ujarnya. 

Ketua Kelompok Tani Sido Muncul 3 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Suheri Efendi mengatakan, selama ini para petani memang berketergantungan dengan pupuk subsidi. 

Sedang tahun ini, kata Suheri, terjadi pengurangan kuota pupuk subsidi lebih ekstrem. 

"Dari dulu pupuk sulit. Pengurangan kuota pupuk subsidi jelas bermasalah bagi petani. Tapi, petani harus tetap menanam. Kalau pupuk subsidi tidak ada, kami beli pupuk non-subsidi," katanya.

"Selama harga gabah tinggi seperti sekarang, petani tidak masalah beli pupuk non-subsidi. Kecuali harga gabah anjlok, meski kuota pupuk subsidi terpenuhi tetap saja tidak nutup biaya operasionalnya," lanjutnya.

Plt Kepala DKPP Kota Blitar, Dewi Masitoh mengatakan kuota pupuk subsidi yang diterima Kota Blitar pada 2024 ini berkurang dari tahun sebelumnya. 

"Tahun ini, kami mendapatkan kuota pupuk urea dari usulan 737.200 kilogram hanya disetujui 52 persen atau sekitar 370.000 kilogram. Sedang pupuk NPK dari usulan 796.931 kilogram hanya 29 persen atau sekitar 234.000 kilogram per tahun," katanya.

Jumlah petani yang terdata sebagai penerima pupuk subsidi di Kota Blitar pada 2024 sebanyak 2.265 orang.

Dikatakannya, untuk antipasi kebutuhan pupuk, DKPP telah memberikan pendampingan pembuatan pupuk organik kepada para petani pada 2023.

Tahun lalu, DKPP memfasilitasi peralatan dan mendampingi 10 kelompok tani untuk pembuatan pupuk organik.

"Tahun ini, juga ada 10 kelompok tani yang kami dampingi untuk pembuatan pupuk organik," ujarnya. (sha) 

Foto : Para petani usai mengolah lahan di area persawahan Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Selasa (23/1/2024).