Kronologi BPJS Kesehatan Ditipu Rumah Sakit Sampai Rp 29 Miliar, 3 Tahun Terima Klaim Dana Fiktif

Hal ini membuat timnya harus memantau aktivitas,termasuk klaim BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit mitra hanya secara daring.

"Ada keterbatasan petugas kami berkunjung langsung. Jadi, selama Covid-19 dilakukan secara online" ungkap Mulyo Wibowo.

"Nah, sepertinya kondisi itu yang rentan, sehingga ada upaya penyalahgunaan tersebut oleh oknum itu," ujarnya. 

Baca juga: Siapa Cut Intan Nabila dan Armor Toreador? Pasutri Viral karena KDRT, Selebgram dan CEO Barbershop

Mengevaluasi kejadian tersebut, pihaknya kini telah melakukan kunjungan rutin kembali dan menempatkan sejumlah pegawai BPJS Kesehatan di beberapa rumah sakit besar.

"Ada kunjungan langsung ke rumah sakit dalam masa normal secara rutin. Kalau di rumah sakit besar bahkan kami menempatkan petugas di sana" kata Mulyo. .

"Di samping untuk pengaduan, juga banyak fungsi untuk membantu informasi dan sebagainya," kata Mulyo.

Mulyo menyampaikan, pihak BPJS juga belum menerima pengembalian dana sampai sekarang.

Atas temuan tersebut, Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar mengaku akan menindaklanjutinya.

Dinkes Jateng juga meminta semua rumah sakit untuk berbenah.

Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar menegaskan, KPK akan kembali melakukan monitoring setiap enam bulan ke rumah sakit yang dilakukan secara acak.

Pihaknya tak ingin temuan serupa kembali didapati oleh KPK, BPJS Kesehatan, Tim Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN), maupun Kementerian Kesehatan.

"Ini sebagai warning, tiap enam bulan kemudian akan dilakukan sampling kembali" ungkap Yunita Dyah Suminar melansir Kompas.com (grup suryamalang) Minggu (28/7/2024).

"KPK turun kalau uji petik langsung dengan Kemenkes dan Tim PK-JKN karena mereka memang punya kegiatan monitoring," lanjutnya. 

Baca juga: Isi Pertamax Kena Admin Rp 5 Ribu Viral Dilakukan Petugas SPBU, Pertamina hingga Polisi Klarifikasi

Yunita juga membenarkan temuan kasus dugaan korupsi itu setelah audit pada 2023 yang dilakukan oleh KPK dan jajarannya.

Mereka memeriksa 6 rumah sakit di Indonesia sebagai sampel yang berawal dari laporan fraud pihak BPJS Kesehatan.