Asal Usul Jet Pribadi Dipakai Kaesang-Erina Berkaitan dengan Gibran, KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi

Adapun IM 57+ Institute merupakan kumpulan mantan pegawai KPK yang diberhentikan pada masa kepemimpinan Ketua KPK yang kini menjadi tersangka, Firli Bahuri.

Praswad mengatakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengeklaim pimpinan lembaga antirasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu.

Menurut Praswad, tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK bisa menerapkan prinsip equality before the law atau persamaan di muka hukum, meskipun itu menyangkut anak presiden.

“Tidak boleh ada satu orang pun di negara ini yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum, periksa Kaesang dan Erina Gudono sekarang juga,” ujar Praswad.

Mantan penyidik itu mengatakan, KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen meskipun saat ini berada di bawah rezim Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-undang hasil revisi itu menyatakan KPK berada di rumpun eksekutif dan kerap dikririk karena melemahkan pemberantasan korupsi. 

“Dalam pelaksanaannya (harus) tetap Independen meskipun harus mengusut perkara yang melibatkan anak kandung presiden,” kata Praswad.

Baca juga: Jawaban Sule Pagi-pagi Ditelepon Raffi Ahmad Ditawari Jadi Wakil Wali Kota Bekasi: Ngopi Dulu Ngapa!

Praswad mendorong agar KPK mengusut tuntas jaringan bisnis taipan asal Singapura di Indonesia dan bagaimana mereka membangun usahanya.

Tahapan seperti persetujuan presiden, Wali Kota Solo, harus dibuktikan bebas dari konflik kepentingan.

“Bila terbukti ada conflict of interest, maka patut diduga ada praktik gratifikasi dalam pemberian fasilitas Jet Pribadi untuk jalan-jalan ke Amerika bagi Saudara Kaesang dan Erina Gudono,” tutur Praswad.