Jalin Hubungan Terlarang dengan Wanita PPK, Komisioner Bawaslu Surabaya Agil Akbar Disanksi Pecat

"Berdasarkan hal tersebut, istri teradu melakukan konfirmasi kepada teradu. Teradu mengakui memiliki hubungan yang melebihi batas dengan pengadu," lanjut Dewa.

Setelah mengetahui hal tersebut, istri Agil kemudian meminta bertemu dengan PSH di Masjid Agung Surabaya. Istri Agil meminta PSH mengakhiri hubungan tersebut.

"Teradu menyampaikan bahwa hubungan antara pengadu dan teradu hanya untuk bersenang-senang."

"Namun terungkap fakta dalam persidangan bahwa hubungan teradu dan pengadu masih terus berlanjut hingga November 2023," katanya.

"Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai hubungan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika."

"Hubungan tersebut tidak wajar dilakukan oleh teradu yang telah memiliki istri sah," tegasnya.

Tak hanya itu, tindakan Agil juga dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan kapasitas yang melekat pada dirinya.

"Sebagai pejabat publik, seharusnya bisa menjaga kehormatan dan nama baik lembaga penyelenggara pemilu," katanya.

Di samping itu, majelis hakim juga mengungkap adanya transfer sejumlah uang selama Agil dan PSH menjalin hubungan.

Di antaranya, saat PSH keluar dari PPK Dukuh Pakis, Agil mengirimkan transfer uang sejumlah R p2,5 juta sejak Agustus 2022 sampai Maret 2023 dengan total Rp 17,5 juta.

"Sejak 2021, teradu juga kerap mengirimkan uang untuk keperluan sehari-hari pengadu seperti skincare, makan, liburan, dan keperluan lainnya dengan total mencapai Rp 31.900.000," kata anggota Majelis Hakim lainnya, Ratna Dewi Pettalolo.

Hal ini kemudian diketahui oleh istri Agil yang kemudian mendatangi teman yang berprofesi sebagai advokat.

Advokat tersebut menyarankan kepada istri Agil untuk mengirimkan somasi kepada PSH dan meminta yang bersangkutan mengembalikan uang senilai Rp 20 juta.

"Tanggal 2 Desember 2023, teradu bersama istri bertemu pengadu agar tidak menggangu keluarga dan meminta mengembalikan uang Rp 20 juta," katanya.

Berdasarkan uraian tersebut DKPP berpendapat, dalil aduan PSH terkait pemerasan tidak dapat dibuktikan.

Menurut majelis, kedatangan Agil ke rumah PSH bukan untuk pemerasan sebagaimana dalil aduan PSH, tetapi dengan maksud untuk minta kepada PSH agar tidak mengganggu rumah tangga Agil dan meminta kepada PSH mengembalikan sejumlah uang yang pernah diberikan.