'Kecil Gajinya Pak!' Mantan Penyiar TVRI Erna Sari Tahan Tangis Ada PHK Massal, Tegas Minta Batalkan

Bukan cuma Erna Sari, jurnalis senior lain Putra Nababan yang kini jadi Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP juga buka suara. 

Putra Nababan, mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut. 

"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi," ujar Putra Nababan di DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Baca juga: Jerit Pilu Penyiar RRI di PHK Massal Imbas Efisiensi Anggaran, Curhat ke Prabowo: Demi Makan Gratis

Putra Nababan memberi kritik seharusnya tenaga kontributor dan pekerja harian lebih diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

“Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja," tegas mantan penyiar berita Seputar Indonesia RCTI tersebut. 

Putra Nababan mengkhawatirkan sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan.

Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.

"Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis," ujar mantan pemimpin redaksi Metro TV tersebut. 

Oleh karena itu, Putra Nababan meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap. 

Putra Nababan juga mengkritik framing yang beredar di lapangan, dimana pemangkasan anggaran disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?" katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, juga turut menanggapi permasalahan ini.

Saleh meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas akan kehilangan pekerjaan.

"Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi," ujar Saleh.

Baca juga: CARA Bijak RRI Ende di Tengah PHK Massal Imbas Efisiensi Kebijakan Prabowo, Karyawan Kontrak Aman

Saleh juga mendesak agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian status.