Begini Respons DPRD Kota Malang Terkait Kebijakan Efisiensi Anggaran

"Namun, kebijakan ini telah memicu berbagai reaksi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pemerintah daerah."

"Mereka menilai bahwa pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penanganan kemiskinan," ujar Daniel.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mengkritisi seratus hari kinerja Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Masa aksi menilai pemerintahan tidak efektif serta selayaknya melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh kabinet Prabowo-Gibran yang terkenal dengan sebutan kabinet gemuk.

"Pada pada akhirnya fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan di sisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, agraria, hak asasi manusia, lebih-lebih lagi dari sektor Proyek Strategis Nasional yang saat ini belum tepat sasaran," papar Daniel.

Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menuntut cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat. Memprioritaskan anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi.