Ricuh Aksi Tolak UU TNI di Kota Malang, Pengamat : Rakyat Masih Trauma dengan Pengalaman Orde Baru

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sebuah insiden terjadi di Kota Malang kala menentang disahkannya Undang-undang TNI (UU TNI) oleh DPR RI, Minggu (23/3/2025).

Ratusan elemen masyarakat hingga mahasiswa turun ke jalan dan melakukan aksi tolak UU TNI di depan gedung DPRD Kota Malang.

Kejadian itu berakhir ricuh dan mengakibatkan sebuah pos satpam terbakar.

Serta beberapa bangunan di gedung DPRD Kota Malang mengalami kerusakan.

Tak hanya di Kota Malang, gejolak penolakan UU TNI juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Kepala Bocor Hingga Rahang Retak saat Diamankan, Nasib Demonstran dalam Aksi Tolak UU TNI di Malang

Pengamat Hukum Tata Negara/Politik Universitas Widya Gama (UWG) Malang, Dr Anwar SH MHum menilai, bahwa gejolak yang terjadi ini menandakan kalau rakyat masih trauma dengan masa lalu.

Sebab, dengan disahkannya UU TNI dapat berpotensi mengembalikan peran militer ke dalam wilayah sipil. Seperti dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Kondisi itu yang menurutnya bertentangan dengan semangat reformasi.

"Orang-orang ini masih trauma dengan pengalaman masa lalu (orde baru)."

"Pengalaman di mana ABRI hidup sebagai alat kekuasaan negara," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM, Senin (24/3/2025).

Anwar mengatakan, secara historis melalui reformasi, peran TNI sebenarnya sudah dikembalikan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara.

Namun dengan disahkannya UU TNI ini, bisa memberikan potensi TNI aktif masuk ke ranah sipil.

Kondisi ini yang memunculkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama yang hidup pada masa orde baru dulu.

Baca juga: UPDATE Enam Demonstran dalam Aksi Tolak UU TNI di Malang Diamankan Polisi, Bakal Segera Dilepaskan

"Ya karena itulah, salah satu tuntutan reformasi adalah mengembalikan posisi TNI ke posisi yang ideal sebagai pertahanan negara."

"Sekaligus waktu itu juga menata posisi kepolisian menjadi alat pengamanan masyarakat," ucap Anwar yang juga Rektor UWG itu.