Sekolah Rakyat dan Keberlanjutan Afirmasi Pendidikan

Terlebih jika muncul anggapan bahwa pendidikan tinggi adalah urusan individu, karena posisinya sebagai kebutuhan tersier.

Negara tidak berkewajiban campur tangan dalam afirmasi pendidikan tinggi.

Anggapan seperti ini yang membuat investasi pendidikan di Indonesia tidak pernah mendapatkan hasil maksimal. 

Coba lihat di berbagai negara maju, Angka Partisipasi Kasar penduduknya yang dapat akses ke pendidikan tinggi pastilah besar.

Memang negara Indonesia masih belum mewajibkan pendidikan tinggi.

Justru itu yang harus diperbaiki, jika kita ingin Indonesia jadi negara maju di kemudian hari.

Bukan malah menjadi pembenaran bagi pembuat kebijakan untuk menyerah dengan kondisi saat ini.

Terlebih dunia kerja hari ini menuntut skill dan pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dari pendidikan tinggi.

Jika pendidikan tinggi dibiarkan jadi tanggung jawab individu, maka hanya orang kaya yang bisa naik kelas.

Sementara kaum dhuafa akan terus terjebak dalam status sosial keluarganya, sekalipun nantinya bisa lulus dari Sekolah Rakyat.

Sebagai program unggulan Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat memikul harapan besar.

Keberpihakan negara pada kaum dhuafa diharapkan muncul dalam program ini.

Namun sebuah program unggulan butuh kebijakan yang berkelanjutan.

Hanya dengan memastikan adanya afirmasi hingga pendidikan tinggi, maka Sekolah Rakyat benar-benar akan membuka pintu masa depan.

Bukan sekedar program yang membuat pintu setengah terbuka.

*Dosen dan Sekretaris Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)