Disdikbud Kota Malang Segera Buka Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang akan menjadi gedung eks Politeknik Kota Malang (Poltekkom) untuk Sekolah Rakyat. Gedung yang berlokasi di Kelurahan Tlogowaru itu ditargetkan bisa beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan merenovasi gedung tersebut mulai pekan depan. Renovasi ini tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama (boarding school).

"Targetnya renovasi rampung pada akhir Juni, sehingga siswa bisa langsung menempati gedung itu saat tahun ajaran baru dimulai," kata Erik Setyo Santoso, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM.

Awalnya gedung tiga lantai itu hanya dirancang untuk aktivitas perkuliahan. Karena akan digunakan untuk sekolah berasrama, gedung tersebut perlu tambahan toilet, tempat ibadah, dan dapur umum. Dapur umum menjadi elemen penting dalam Sekolah Rakyat, karena siswa akan menerima layanan makan gratis selama seharian penuh.

Pemerintah pusat yang menanggung biaya untuk renovasi gedung. Sedangkan Pemkot Malang hanya menyiapkan lahan dan mendampingi proses pendataan calon siswa.

"Kami hanya mendampingi. Seluruh anggaran dan pengerjaan langsung ditangani oleh pemerintah pusat," kata Dandung Djulharjanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Kamis (8/5).

Dandung menyebutkan penggunaan gedung Poltekkom sebagai Sekolah Rakyat hanya bersifat sementara. Kementerian PU telah mengusulkan pembangunan gedung baru yang lebih representatif di dekat GOR Ken Arok. Jika Kementerian Sosial (Kemensos) setuju, pembangunan gedung tersebut akan dimulai pada tahun 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan Sekolah Rakyat akan membuka masing-masing dua sampai tiga rombongan belajar (rombel) jenjang SD dan SMP.

"Seuai ketentuan umum, rombel SD sebanyak 28 siswa dan SMP sebanyak 32 sebanyak. Untuk Sekolah Rakyat, kami masih menunggu kepastiannya," kata Suwarjana.

Suwarjana memastikan Sekolah Rakyat tidak mengganggu eksistensi sekolah swasta. Pasalnya, segmen siswa yang disasar benar-benar berbeda. "Sekolah Rakyat kan khusus untuk anak-anak dari keluarga kategori miskin ekstrem yang datanya sudah dimiliki oleh Dinas Sosial," terangnya.

Pemkot Malang segera membuka pendaftaran guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat. Suwarjana mengaku telah mengikuti rapat teknis mengenai rencana rekrutmen guru tersebut.

Sekolah Rakyat di Kota Malang butuh antara lima sampai 10 guru SD, 10 guru SMP, dan 10 guru SMA. Suwarjana memastikan kebutuhan guru di Sekolah Rakyat bukan dari guru yang sudah mengajar di sekolah sekarang.

"Kami berharap merekrut guru baru. Bila menggunakan guru yang sudah ada, justru Kota Malang kekurangan guru. Seluruh anggaran operasional Sekolah Rakyat ditanggung Kemensos, termasuk gaji guru," urainya.