Guru Besar UM, Djoko Saryono: Seharusnya Sekolah Rakyat Vokasional

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kota Malang dan Kota Batu akan memulai Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Sedangkan Pemkab Malang baru akan menjalankan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027.

"Program ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan. Saya rasa itu baik dan logis," kata Djoko Saryono, Guru Besar di Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (13/5).

Namun, Djoko masih mempertanyakan pendekatan yang digunakan pemerintah. Menurutnya, Sekolah Rakyat yang dihadirkan pemerintah justru dalam bentuk SMA yang berorientasi akademik, bukan pendidikan vokasional seperti SMK yang lebih langsung terkait dengan dunia kerja.

"Kalau tujuan utamanya memberantas kemiskinan, mengapa bukan SMK? Sekolah vokasi jauh lebih relevan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja," tambahnya.

Djoko menyebutkan Sekolah Rakyat berpotensi tumpang tindih dengan sekolah menengah yang telah ada, baik negeri maupun swasta. Dengan fasilitas seperti asrama dan makan gratis, Sekolah Rakyat lebih menarik bagi keluarga kurang mampu.

"Kalau orang tua siswa dari kelas menengah ke atas, ya tidak masalah. Tapi kalau menengah ke bawah pasti akan terdampak. Padahal banyak SMA dan SMK negeri atau swasta yang juga melayani siswa dari keluarga tidak mampu," jelasnya.

Djoko juga mempertanyakan keberlanjutan program Sekolah Rakyat. "Kalau tidak berkelanjutan, pasti ada risikonya, apalagi ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), bukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," katanya.

Djoko juga menyoroti ketersediaan tenaga pendidik seperti guru, kepala sekolah, sampai fasilitas pelatihan kerja.  "Kalau memang Sekolah Rakyat berupa SMK, peralatannya bisa mahal. Banyak alat-alat praktik yang harus disediakan. Belum lagi sistem boarding school yang tidak mudah diterapkan," imbuhnya.

Menurutnya, program ini baru akan efektif jika benar-benar dirancang secara matang, selaras dengan kebutuhan pasar kerja, dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

"Jangan hanya menargetkan akses. Pendidikan harus benar-benar menjadi alat pemutus rantai kemiskinan," terangnya.