Rapat Koordinasi TPA Supit Urang, Desak Solusi Konkret Dampak Lingkungan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Rapat koordinasi antara Komisi C DPRD Kota Malang, Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota dan Kabupaten Malang, serta para Kepala Desa terdampak di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Rabu (21/5/2025), kembali menyorot peliknya persoalan sampah lintas wilayah.

Warga dan pemerintah desa menuntut langkah nyata pemerintah dalam mengatasi dampak lingkungan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan adanya keseriusan dari Pemkot Malang untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan warga. Di antaranya adalah pengadaan air bersih pengganti sumur yang telah tercemar, serta penyediaan mobil layanan kesehatan.

“Ayo kita selesaikan hari ini. Ini bukan permintaan muluk-muluk, ini sudah menjadi mandatori nasional dalam pengelolaan lingkungan. Kita butuh good will agar tidak hanya jadi omon-omon,” tegas Anas, Rabu (21/5/2025).

Anas menegaskan, persoalan dampak TPA Supit Urang kepada warga desa sekitar seperti Jedong dan Pandanlandung menjadi tanggung jawab bersama. Ia meminta agar semua pihak berhenti hanya berwacana dan mulai mengambil langkah teknis nyata dengan tenggat waktu yang jelas.

“Ayo kita selesaikan hari ini. Bahwa ada keseriusan dari Pemkot Malang ingin menyelesaikan persoalan ini. Kami ini sudah terlanjur janji, jadi bagaimana caranya agar ditepati,” ujarnya.

Beberapa bentuk kompensasi yang sudah mulai diberikan, menurut Anas, antara lain adalah pelayanan kesehatan gratis serta diperbolehkannya tiga desa sekitar membuang sampah ke TPA Supiturang. Namun, warga juga menuntut pengadaan sumber air bersih dan mobil layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar akibat pencemaran yang diduga berasal dari tumpukan sampah.

Anas menyebut penyelesaian persoalan ini juga bergantung pada tata kelola keuangan daerah dan kemauan politik dari pimpinan di dua wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Malang. Ia mengajak kepala daerah dan jajaran eksekutif untuk duduk bersama dan menyepakati solusi yang jelas dan terukur.

“Kalau perlu pimpinan daerah saling tahu," katanya.

Dorongan dari DPRD ini diharapkan dapat menjadi titik balik penyelesaian persoalan TPA Supiturang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak langsung kepada ratusan warga.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman, meluruskan informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 25 miliar bukan berasal dari TPA Supiturang, melainkan dari retribusi pengelolaan sampah di seluruh Kota Malang. Ia mengakui persoalan TPA Supiturang telah menguras banyak sumber daya dan waktu, termasuk pergantian sejumlah pejabat teknis, tanpa solusi tuntas.

“Persoalan ini sudah kami bawa sejak 2023. Sudah dua ketua komisi, empat kepala UPT, dua kepala dinas, tiga kepala bidang. Tapi tak juga selesai. Ini bukan karena kami tidak peduli, tapi memang butuh atensi khusus dan koordinasi lintas daerah,” kata Rahman.

Ia menyebut, dari total 32 hektare lahan TPA, hanya sekitar 5 hektare yang telah menerapkan sistem sanitary landfill. Sisanya masih dalam kondisi open dumping dengan tumpukan sampah setinggi 17 meter, berpotensi menghasilkan bau menyengat dan gas metana penyebab kebakaran.

Dari pihak warga, unek-unek disampaikan langsung oleh Kepala Desa Jedong, Tekat Wahyudi. Ia menuntut sumur artesis dan mobil siaga sebagai kompensasi nyata.

“Sudah puluhan tahun kami terdampak. Kami sudah berkali-kali menyampaikan, tapi hasilnya zonk. Kami berharap hari ini ada secercah harapan. Kalau tidak, masyarakat sudah siap demo,” tegasnya.