Warga Madiun Dilarang Hajatan Pakai Prasmanan Cukup Nasi Kotak, Alasan Wali Kota: Banyak Gengsi

SURYAMALANG.COM, - Warga Kota Madiun, Jawa Timur dilarang hajatan pakai konsep prasmanan cukup nasi kotak terdengar asing di telinga masyarakat umum.

Apalagi aturan itu dibuat oleh pemerintah daerah yang nantinya akan diterapkan melalui peraturan Wali Kota (Perwal).

Penggagas aturan adalah Wali Kota Madiun, Maidi yang punya alasan khusus mengapa warganya dilarang hajatan pakai prasmanan.

Salah satu yang menjadi sorotan Maidi adalah masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Baca juga: Inilah 8 Desa di Kabupaten Madiun Jawa Timur Dapat Dana Desa 2025 Tertinggi hingga Rp1,6 Miliar

TPA yang berada di Kelurahan Winongo itu sudah overload dan menggunung dengan ketinggian 20 meter.

Praktis, aturan ini juga untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Madiun.

“Hari ini banyak yang gengsi. Mau pernikahan besar-besaran. Akhirnya yang sisa (makanannya) banyak" kata Maidi, Jumat (13/6/2025).

"Kondisi budaya seperti ini harus diubah. Insya'Allah saya buat perwal di Madiun. Hajatan boleh di gedung, tetapi jangan prasmanan. Pakai kardus saja,” lanjutnya.

Baca juga: Eks Bu Kades di Madiun jadi Tersangka Korupsi, Proyek Kolam Renang Mangkrak Buang Uang Negara Rp 1 M

Pada tahun 2023, Maidi juga pernah memantik pro kontra soal prasmanan vs nasi kotak dalam hajatan.

Saat itu, Maidi beralasan harga beras sedang tinggi.

Maidi punya beberapa alasan mengapa sebaiknya hajatan di Madiun tidak menggelar makan prasmanan.

Alasannya pertama, penyajian makanan dengan model tidak prasmanan akan menghemat pangan.

Dengan demikian, makanan yang disajikan akan habis sesuai dan tidak dibuang lagi.

"Kita harus hemat pangan. Jangan boros. Kalau kita boros alam tidak akan menjamin ke depan,” ungkap Maidi.

Baca juga: Blusukan ke Lereng Gunung Wilis, Polres Madiun Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Sekitar

Menurut Maidi, dengan model penyajian tidak prasmanan maka tamu bisa membawa pulang makanan.

Selanjutnya makanan yang dibungkus dalam kardus dapat dinikmati bersama keluarga di rumah.

“Kalau dibawa ke rumah tidak menyisakan makanan dan TPA kita tidak berkelebihan. Kalau prasmanan banyak sisa,” tutur Maidi.

Alasan kedua, makan banyak akan berdampak kesehatan seperti penyakit hipertensi.

Terlebih data di Kota Madiun banyak warga yang terkena penyakit hipertensi tinggi.

Baca juga: PT KAI Tertibkan Puluhan Bangunan di Lahan 3.144 Meter Persegi untuk Perluasan Area Stasiun Madiun

Kondisi itu terjadi lantaran warga banyak makan tetapi tidak diimbangi dengan olahraga.

Pada tahun 2023, Maidi pernah mengimbau soal sistem makan prasmanan sebaiknya tidak dilakukan di Madiun.

Saat itu, penerapan makan dengan nasi kotak pada hajatan diperlukan agar warga menghemat penggunaan beras.

Terlebih saat ini harga beras terus mengalami kenaikan.

“Di Madiun kalau orang mantu (hajatan) saya minta untuk tidak prasmanan. Harus pakai boks" kata Maidi (11/9/2023).

"Kenapa pakai kotak makan agar bisa dibawa pulang untuk dimakan se-rumah. Jadi hemat" imbuhnya.

"Sehingga beras yang sudah jadi nasi dan lauk tidak dibuang,” jelasnya. 

Baca juga: Rumah Pegawai Pengadilan Negeri Kota Madiun Disatroni Maling, Kerugian Mencapai Rp 80 Juta

Maidi mengatakan pada sistem prasmanan biasanya akan banyak makanan sisa yang terbuang.

“Kalau prasmanan yang dibuang sekian banyak,” tutur Maidi. 

Apabila pemilik hajatan adalah orang kaya, Maidi meminta agar kotak nasi yang dibawa pulang berukuran jumbo.

"Kotak berisi makanan yang berukuran jumbo akan dapat disantap seluruh keluarga di rumah“ jelasnya.

"Kalau orang kaya silakan buat kotak nasi yang besar sehingga bisa dibawa pulang dan dimakan satu rumah. Ini lebih hemat,” jelas Maidi.

Sosok Maidi

Maidi adalah seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal 2000-an.

Kemudian, Maidi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan kariernya terus menanjak.

Pada tahun yang sama, pria kelahiran Magetan tahun 1961 ini ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan.

Baca juga: Maling Bobol Rumah Pegawai Pengadilan Negeri Kota Madiun, Baru Tahu Saat Pulang Berlibur

Setahun kemudian, Maidi menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. 

Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005.

Setahun setelahnya, Maidi kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009, Maidi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.

Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018 dan berhasil menang bersama Inda Raya.

Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai Calon Wali Kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, kali ini berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.

Baca juga: Akibat Fatal Jenazah ODGJ Dibuat Candaan, Sopir Ambulans Viral Dipecat Rumah Sakit, Konten Bohong

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada awal September 2024, Maidi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.414.126.698 atau lebih dari Rp18 miliar.

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi-Panuntun memperoleh suara terbanyak, yaitu 65.583 atau 56 persen.

Maidi-Panuntun berhasil menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Pecel.

Dalam pilkada serentak 2024, pasangan Maidi-Panuntun didukung 11 partai politik yaitu PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.

(Kompas.com)

Ikumi saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp