Mimpi Laili Calon Siswi Sekolah Rakyat di Polehan Malang Jadi Pramugari, 3 Pelajar Pilih Mundur

SURYAMALANG.COM, - Calon siswi Sekolah Rakyat, Rahmatil Laili Rahmadani di Kota Malang bermimpi ingin jadi pramugari, sebuah cita-cita yang digantungkan gadis 12 tahun itu di tengah minimnya ekonomi keluarga.

Berbeda dengan Laili, tiga orang calon pelajar Sekolah Rakyat lainnya memilih mengundurkan diri karena beragam alasan. 

Laili sendiri ternyata sempat tidak mau masuk Sekolah Rakyat, namun akhirnya setuju setelah dibujuk orang tua. 

Rupanya ketersediaan pendidikan gratis tidak serta merta mulus, pemerintah juga harus menghadapi beberapa persoalan yang muncul agar Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan tempat sasaran.

Mimpi Jadi Pramugari

Duduk di kelas 6 SDN Polehan 5, Laili tinggal di Jalan Kresno, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang menghuni rumah sederhana berukuran sekitar 5x6 meter.

Laili yang bersiap menapaki jalan baru di Sekolah Rakyat kedatangan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Anto Mukti Putranto pada Jumat (20/6/2025).

Laili adalah salah satu dari 100 pelajar kurang mampu yang akan menerima pendidikan gratis penuh dari pemerintah melalui program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

Baca juga: Kendala Kekurangan Guru Sekolah Rakyat yang Siap Digelar Juli 2025, Dindik Jatim Butuh Koordinasi

Putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Suliswanto (39), seorang kuli bangunan, dan Ilmiatul Qoiroh (33) itu mengungkapkan kesiapannya. 

"Siap, tadi disampaikan sama bapaknya (KSP) kalau masuk asramanya tanggal 7 Juli, tapi dibukanya tanggal 14 Juli 2025," kata Laili pada Jumat (20/6/2025).

Gadis dengan tinggi 145 sentimeter itu memiliki cita-cita menjadi pramugari. 

"Tahunya ikut terdaftar Sekolah Rakyat setelah orang tua dapat surat dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang, dapat surat itu antara bulan Maret atau April," kata Laili.

Keluarga Laili merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bapaknya berpenghasilan sekitar Rp 2 juta setiap bulannya.

Keluarga Laili mengontrak tanah untuk tempat tinggal. Nilai sewa tanah itu sekitar Rp 700.000 setiap tahun.

"Rumahnya punya orang tua sendiri tapi tanahnya ngontrak punya saudara, sudah tinggal di sini 10 tahun di sini," jelas Laili. 

Baca juga: Sekolah Rakyat Kota Malang Masih Kekurangan Calon Siswa, 3 Anak Mundur Alasa Izin Orang Tua

Ibu Laili, Ilmiatul Qoiroh mengatakan, awalnya Laili sempat enggan bersekolah di Sekolah Rakyat karena sistem asrama. 

"Awalnya, ingin bersekolah di SMPN 28, tapi saya rayu akhirnya mau. Tidak apa-apa asrama, yang penting ke depan anak saya ini sekolahnya benar, tidak terganggu apa pun, dan harapannya cita-citanya tercapai," ujar Ilmiatul.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Anto Mukti Putranto mengatakan, kedatangannya ke kediaman Laili untuk memberi semangat.

"Adik Laili juga tadi menyampaikan kesiapannya. Jadi nanti dia sudah tidak lagi mikir biaya sekolah, buku, pakaian," jelas Anto Mukti Putranto.

Anto juga menyampaikan kepada Laili pentingnya pendidikan Sekolah Rakyat sebagai jembatan untuk mengangkat derajat orang tuanya. 

"Saya sampaikan untuk menggapai cita-citanya menjadi pramugari itu ada tesnya sehingga harus sekolah yang pintar," papar Anto.

Anto, orang tua siswa Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga. 

Selain itu, program Sekolah Rakyat di gedung Poltekom Malang nantinya akan menampung 100 pelajar kurang mampu dengan 4 rombongan belajar (rombel) SMP. 

Pendataan siswa dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data akurat di lapangan, memastikan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang terpilih.

"Mereka adalah anak-anak yang kurang mampu, dengan kondisi di lapangan yang memang layak untuk mendapatkan perhatian pendidikan," lanjut Anto. 

Baca juga: Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jatim Kampanyekan Diktisaintek Berdampak, Siap Dukung Sekolah Rakyat

Anto juga pada hari itu bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meninjau gedung tersebut untuk melihat langsung progres kesiapan yang ada. 

Pembenahan gedung untuk pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan diawasi Kemensos.

Realisasi pelaksanaan yang ada mencapai 40,04 persen, dan sisanya tinggal pengerjaan CCTV serta pengadaan meubeler. 

"Sudah cukup cepat progresnya, tinggal merapikan beberapa tempat, dan ada beberapa kursi juga," papar Anto. 

Anto menegaskan, tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan dengan memberikan peluang pendidikan yang setara.

Anto juga menjamin pengawasan ketat terhadap proses belajar mengajar yang ada. 

"Modulnya sama dengan sekolah yang lain, makanya kalau di sini sekolah rakyat ini itu dibikin asrama, ada labnya juga, kemudian masing-masing sekolah dilengkapi semua CCTV," katanya.

3 Pelajar Pilih Mundur

Berbeda dengan Laili, tiga calon pelajar Sekolah Rakyat di Kota Malang memilih mengundurkan diri. 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menjelaskan, pengunduran diri tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

"Karena ada yang faktor anaknya, faktor orang tuanya masih kasihan ke anaknya juga," kata Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito pada Minggu (22/6/2025).

Baca juga: Kota Malang Siap Jalankan Sekolah Rakyat, 100 Siswa SMP Sudah Terdata

Donny menambahkan, pihaknya sudah berupaya membujuk orang tua calon pelajar tersebut, namun keputusan akhir tetap berada di tangan mereka.

Ketiga calon siswa yang mengundurkan diri berasal dari jenjang SMP, dengan satu siswa dari Kecamatan Blimbing dan dua siswa dari Kecamatan Sukun.

"SMP semua. Kecamatan Blimbing 1, Sukun 2," ungkapnya.

Meski begitu, Dinsos-P3AP2KB memastikan telah ada pengganti untuk mengisi bangku kosong, yakni siswa dari Kecamatan Kedungkandang. 

Siswa pengganti dimasukkan untuk memastikan terpenuhinya kuota 100 pelajar SMP Sekolah Rakyat yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel). 

Program Sekolah Rakyat ini menargetkan calon siswa dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Donny menjelaskan, proses penjaringan siswa dilakukan secara aktif oleh Dinsos-P3AP2KB. 

"Kita nyari, yang boleh daftar di desil 1 dan 2. Jadi, kita datangi satu per satu, kita jelaskan, lalu kita kumpulkan di kecamatan untuk disosialisasikan," paparnya.

Baca juga: Kemensos dan Kemen PU Tinjau Sekolah Rakyat Banyuwangi, Siap Dimulai Juli 2025

Untuk jenjang SMA, siswa asal Kecamatan Kedungkandang berlokasi di Jalan Kawi, Kantor BPSDM Jawa Timur, dengan kuota 75 siswa. 

Sementara itu, jenjang SMP berlokasi di Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, dengan kuota 100 siswa.

"Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," tambah Donny.

(Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp