Pengamat Ekonomi UB Malang : Tata Kelola Lemah Jadi Ancaman Utama Program Koperasi Desa Merah Putih

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah sedang menggulirkan rencana besar menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) di setiap desa dan kelurahan se-Malang Raya.

Dengan konsep koperasi berbasis kerakyatan dan suntikan modal besar, program ini digadang-gadang menjadi mesin baru penggerak ekonomi lokal.

Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Joko Budi Santoso SE ME mengingatkan, bahwa euforia ini harus dibarengi dengan pengelolaan profesional agar tidak bernasib sama seperti koperasi-koperasi yang mati suri di masa lalu.

Menurut Joko Budi Santoso, lahirnya KMP merupakan perwujudan dari amanat konstitusi bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.

Namun, perjalanan panjang koperasi di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak program serupa gagal karena lemahnya sistem tata kelola dan minimnya pengawasan berkelanjutan.

“Semangatnya sangat baik. Tapi pemerintah perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri."

"KMP diharapkan mampu menyokong geliat perekonomian desa, ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis dan bersinergi mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (16/7/2025).

Dosen dari Fakultas Ekonomi UB itu menjelaskan, jika terealisasi, ada suntikan dana yang cukup besar untuk KMP.

Malang Raya akan memiliki 460 KMP, dengan rincian 390 di Kabupaten Malang, 57 di Kota Malang, dan 23 di Kota Batu.

Dengan estimasi masing-masing koperasi menerima dana awal sebesar Rp 5 miliar, total dana yang mengalir ke kawasan ini mencapai Rp 2,3 triliun.

Nilai ini tak hanya besar secara nominal, tetapi juga menyimpan potensi multiplayer effect bagi ekonomi desa dan daerah.

Melalui unit-unit usaha yang beragam, KMP diharapkan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan UMKM, hingga memperkuat ketahanan pangan dan konsumsi rumah tangga.

“Jika dijalankan dengan baik, KMP bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata,” kata Joko.

Satu hal yang ditekankan Joko, adalah perlunya KMP menyesuaikan unit usahanya dengan karakteristik wilayah.

Untuk Kabupaten Malang misalnya, sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi opsi utama.