Kritik Keras Ponpes Al Khoziny Akan Dibangun Ulang Pakai APBN, Pengamat: Negara Tidak Ada Urusan!

SURYAMALANG.COM, - Ambruknya bangunan musala empat lantai milik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang akan dibangun ulang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memicu kritik keras.

Warganet di media sosial mulai ramai membahas hal ini, setelah Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan hal tersebut pasca-pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Keputusan memakai APBN juga dinilai tidak tempat oleh pengamat hingga ekonom, sebab negara tidak ada urusan dengan Ponpes milik pribadi itu. 

Terlebih musala di Ponpes Al Khoziny itu ambruk pada Senin (29/9/2025) lalu karena human error (kesalahan manusia) yakni dugaan kegagalan konstruksi, tidak mampu menahan beban di luar kapasitas seharusnya. 

Baca juga: Sisi Lain Tragedi Maut Bangunan Ambruk di Ponpes Al Khoziny, Ada 1.259 ton Material Selama Evakuasi

Salah satu warganet di X menulis kritik keras, menolak negara menggunakan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny. 

'Anggaran apa yang bisa dialokasikan dari APBN untuk kecelakaan yang berasal dari human error? pun menjadi moral hazard, tidak etis dibebankan ke pemda' tulis akun @k*******a di media sosial X, Kamis (9/10/2025).

'Bentuk tanggung jawab yayasan/yang membawahi pendidikan itu yang harus bertanggung jawab 100 persen,' tegasnya.

Alasan Menteri PU 

Dengan optimistis, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembangunan ulang Ponpes cukup hanya menggunakan anggaran negara. 

"Insya Allah cuma dari APBN ya," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Meskipun demikian, pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa.

"Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta," ujar Dody.

Baca juga: Masih Ada 31 Kantong Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Belum Teridentifikasi, Butuh Waktu

Dody mengatakan, sejatinya anggaran untuk pembangunan ponpes yang merupakan lembaga keagamaan ada di Kementerian Agama.

Namun, mengingat insiden Ponpes tersebut merupakan darurat nasional, maka Kementerian PU ikut andil.

"Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk," kata Dody.

Pengamat: Negara Tidak Ada Urusan!

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah tidak setuju jika pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.