Pelaku Bisnis Prostitusi di Surabaya Didominasi Pendatang, Pemkot Siapkan Payung Hukum Atur Indekos

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengintruksikan untuk memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng.

Hal ini mengantisipasi bangkitnya kembali praktik prostitusi terselubung.

Untuk mengantisipasi potensi kegiatan negatif, Pemkot bersama DPRD tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan.

Aturan baru ini akan secara ketat melarang kos campur antara laki-laki dan perempuan di wilayah pemukiman untuk menjaga moral, dan ketertiban lingkungan.

"Kalau di permukiman, kos-kosannya tidak boleh bercampur. Kalau campur, itu nanti bisa ditiru anak-anak kecil."

"Ini yang tidak boleh. Jadi, kos laki-laki harus laki-laki semua, perempuan harus perempuan, kalau rumah tangga harus beda lagi areanya," tegas politisi PDI P ini.

Cak Eri juga menekankan pentingnya peran serta warga untuk menjaga lingkungannya.

Ia meminta masyarakat Surabaya untuk tidak menyewakan kos-kosan kepada orang yang dicurigai dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada Pemkot dan pihak berwajib.

“Jadi, kami meminta warga juga aktif menjaga kampungnya dan melaporkan pada petugas apabila ada gelagat mencurigakan (praktek prostitusi terselubung,” tegas pria asli Surabaya ini.

Pihaknya telah menerima laporan soal penindakan praktik asusila yang baru-baru ini terjadi di kawasan Putat Jaya.

Menurutnya, penindakan tersebut tidak berada di wilayah inti eks lokalisasi Dolly, melainkan di rumah-rumah kos yang berada di sekitarnya.

"Dolly-nya clear, aman, karena di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan, seperti sentra sepatu. Ini (penindakan praktik asusila) adanya di kos-kosan," tegas Wali Kota Eri Cahyadi.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini mengungkapkan bahwa pelaku prostitusi yang terjaring razia sebagian besar bukan merupakan warga Surabaya.

Pelaku yang terbukti bukan ber-KTP Surabaya akan segera dipulangkan setelah menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot.

"Apabila terbukti sebagai warga Surabaya akan dilakukan pembinaan supaya tidak melalukannya kembali, tapi kalau bukan orang Surabaya maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal,” ujarnya.