Kota Malang
Pasien dan Rumah Sakit 'Jadi Korban' Aturan BPJS Kesehatan yang Kaku, Simak Sorotan DPRD Kota Malang
Pasien dan Rumah Sakit 'Jadi Korban' Aturan BPJS Kesehatan yang Kaku, Simak Sorotan DPRD Kota Malang
Penulis: Benni Indo | Editor: Eko Darmoko
"Padahal masyarakat sudah membayar BPJS secara kolektif melalui program UHC,” katanya.
Sebagai partai yang memiliki representasi di tingkat pusat, PKS berjanji mendorong evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan agar lebih berpihak pada masyarakat.
Asmualik menyebut akan menyampaikan aspirasi ini melalui jalur fraksi, termasuk berkoordinasi dengan anggota Komisi IX DPR RI.
“Kalau memang kebijakan ini dari pusat, maka kita sampaikan ke alat kami di pusat."
"Kebetulan ada dr Gamal nanti akan saya tanyakan langsung agar beliau membawa persoalan ini ke rapat di tingkat nasional,” ujarnya.
Asmualik menekankan, kebijakan kesehatan seharusnya tidak membebani masyarakat dengan syarat-syarat administratif yang justru membahayakan nyawa.
“Terbukti beberapa pasien akhirnya meregang nyawa karena satu kebijakan."
"Itu yang harus dievaluasi. Negara tidak boleh abai terhadap hak kesehatan masyarakat,” tandasnya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosisl (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Malang berjanji menindaklanjuti berbagai keluhan pesertanya.
Masih adanya diskriminasi antara pasien peserta BPJS dan pasien umum, juga salah satu yang jadi keluhan masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudi Wahyu Cahyono, mengatakan, ia akan berbicara dengan rumah sakit di Kota Malang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengetahui hak-haknya ketika berobat menggunakan BPJS Kesehatan.
“Peserta harus mengetahui hak-haknya, agar nanti pada saat mengakses ke fasilitas kesehatan itu tahu, apakah itu memang benar dijamin sesuai haknya atau tidak,” kata Yudi.
Jika ada kendala di lokasi, Yudi mengaku terbuka untuk segala kritik dan saran.
Jika pasien menemukan kendala adminsitrasi keluhan dapat dilaporkan melalui BPJS Satu yang tersedia di rumah sakit, kantor cabang, atau layanan digital seperti Pandawa (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp).
Yudi menegaskan, pihaknya akan membantu peserta yang merasa mendapatkan pelayanan tidak baik.
Yudi menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk membantu dan memenuhi hak-hak peserta dalam menunjang keperluan kesehatan.
Lelang 3 Aset Milik Jaringan Narkoba Fredy Pratama, Kejari Kota Malang Lepas Tanah dan Bangunan Ruko |
![]() |
---|
Program Seragam Gratis Kota Malang Akan Ditambahi Sepatu Sekolah Hitam Gratis, Anggaran Ditambah |
![]() |
---|
Diskopindag Kota Malang Didorong Terapkan Cara Pembayaran Retribusi Elektronik di Pasar, Usulan DPRD |
![]() |
---|
Vonis Kasus Perekrut Ilegal CPMI PT NSP di Malang Jauh dari Tuntutan, Serikat Buruh Migran Kecewa |
![]() |
---|
Program Seragam Gratis Kota Malang jadi Sorotan, Disdikbud Evaluasi Sistem Distribusi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.